Menpan RB: Lapor Kalau Ada Pungli ke LAPOR 1708

662
Pesona Indonesia
Menpan RB, Asman Abnur, saat menyampaikan sambutan pada hari jadi Kabupaten Karimun. foto:humas pemkab
Menpan RB, Asman Abnur, saat menyampaikan sambutan pada hari jadi Kabupaten Karimun. foto:humas pemkab

batampos.co.id – Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birakrasi (Menpan RB) Asman Abnur secara tegas mengatakan sudah tidak zamannya lagi dijajaran birokrasi melakukan pungutan liar (pungli). Terutama, dalam pengurusan izin-izin yang ada di pemerintahan maupun instansi lainnya seperti mengurus akte kelahiran, perpanjangan SIM maupun STNK dan sebagainya.

“PNS ke depan harus merubah mindset. Dan saya memintai partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan lapor cepat apabila ditemukan praktek pungli dalam proses pelayanan publik,” ujar Asman saat berkunjung ke Karimun, Rabu (12/10).

Ia menyampaikan, bahwa mulai sekarang masyarakat bisa kapan saja dan dimana saja menyampaikan laporan secara cepat, antara lain melalui kanal LAPOR! (lapor.go.id), SMS ke 1708, atau melalui media sosial Twitter @LAPOR1708, atau melalui e-mail [email protected]

“Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silahkan dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan izin,” paparnya.

Lanjutnya, apabila masih kedapatan melakukan pungli, maka tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) langsung dilakukan pemecatan. ” Pokoknya, tidak ada ampun lagi. Kita langsung pecat bagi ASN yang kedapatan melakukan pungli baik ditingkat pusat maupun daerah,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim sangat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapus pungli diberbagai elemen birokrasi di Indonesia, termasuk di kabupaten Karimun. Dengan demikian, kebijakan tersebut sudah jelas dan terang benerang. Sehingga, masyarakat harus proaktif dalam memantau birokrasi perizinan di setiap jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Pokoknya, kalau ke dapan pungli di Pemerintahan kabupaten Karimun kita sikat pegawainya. Itu harga mati, tidak ada toleransi lagi. Sebab, pungli dapat di kategorikan kejahatan jabatan,” paparnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar