Sembilan Imigran yang Diduga Gigolo Terancam Dideportasi

561
Pesona Indonesia
Petugas Imigrasi Kelas I Batam memindahkan empat dari sembilan Imigran yang bermasalah terkait prostitusi ke Rudenim Tanjungpinang beberapa waktu lalu.  Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Petugas Imigrasi Kelas I Batam memindahkan empat dari sembilan Imigran yang bermasalah terkait prostitusi ke Rudenim Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sembilan orang imigran asal Asia Selatan, yang diduga sebagai gigolo dan diamankan pihak Imigrasi Kota Batam, beberapa waktu lalu, diajukan imigrasi Batam ke UNHCR agar dideportasi.

”Mereka ini sebenarnya sudah dapat status refugee. Tapi, karena mereka berulah, kami mengajukan agar mereka dideportasi,” ujar Kabid Penempatan Keamanan Deportasi dan Pemulangan (PKDP) Rudenim Tanjungpinang, Irwanto Suhaili, kemarin.

Saat ini, lanjut Irwanto, pihaknya masih menunggu proses hukum yang tengah dilakukan UNHCR. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan imigran yang menjadi gigolo tersebut merupakan kesalahan fatal.

”Kesalahannya fatal, wajar status refugee-nya dicabut. Kami sudah mengajukan mereka dideportasi ke negara masing-masing,” kata Irwanto.

Seperti diketahui, sembilan orang warga negara asing dan merupakan pengungsi yang telah terdaftar di United Nations High Comissioner for Refugess (UNCHR) yang ditangkap Imigrasi Kelas IA khusus Batam, dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi (Redenim) Pusat Tanjungpinang, sejak Rabu(28/9).

Kesembilan orang yang terdiri dari delapan warga negara asal Afganistan tersebut bernama, Mohammad Aman (20), Ahmad Hussaini (24), Nohammed Zia Ali Zada (35), Mohammad Ibrahim Sarifi (22), Jan Mohammad Nabizadah (34), Fraiedoon Hydary (20), Mohammad Baqir Hasssani (15), Mohammad Yasin Azimi (15) dan dan satu orang asal Pakistan yakni Mohsin Ali (26).

Dipindahkannya para imigran tersebut ke Rudenim Tanjungpinang, merupakan perintah dari Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Hal itu, karena kantor Imigrasi Kelas IA khusus Batam tidak bisa melakukan penahanan dengan durasi yang cukup lama.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar