(Tidak) Ada Pungli di Disdukcapil Lingga

473
Pesona Indonesia
Wakil Bupati Lingga, Nizar saat meninjau pelayanan publik di Dinas Kependudukan. foto:wijaya satria/batampos
Wakil Bupati Lingga, Nizar saat meninjau pelayanan publik di Dinas Kependudukan. foto:wijaya satria/batampos

batampos.co.id – Pengurusan administrasi negara di Lingga bukanlah hal mudah. Seperti yang dituturkan sejumlah warga, sulitnya pengurusan yang berbelit-belit serta jarak tempuh ke kantor Disdukcapil yang berada di Dabo Singkep. Selain itu, ada dugaan pungutan liar alias pungli yang dilakukan sejumlah oknum untuk mempercepat pengurusan mulai dari Rp 250 hingga Rp 500 ribu yang dikenakan kepada warga untuk mempercepat pengurusan administrasi.

Informasi yang dihimpun koran Batam Pos, dari salah seorang warga Daik yang enggan namanya dikorankan mengatakan oknum disdukcapil menawarkan jasa mempercepat pengurusan dengan membayar uang. Hal tersebut untuk mempercepat pengurusan administrasi kependudukan baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan sebagainya.

“Ada pengurusan tembak namanya. Kalau mau cepat kita harus bayar Rp 250 sampai Rp 500 ribu,” ungkap sumber tadi.

Selain itu, dikatakannya loket pembelian materai yang tersedia di disdukcapil juga mematok harga materai 6.000 dengan harga Rp 10 ribu rupiah.

“Yang lebih sulit kita harus berangkat antar pulau dengan ongkos yang tidak sedikit. Tapi sesampai di sana, pengurusan berbelit-belit. Syaratnyalah yang kurang, macam-macam,” sambungnya.

Sementara itu, Kadisdukcapil Ayuzar yang dikonfirmasi koran Batam Pos terkait dugaan pungli dikantornya mengatakan, jika memang terbukti keluhan masyarakat tersebut terkait pengurusan administrasi akan segera dikenakan tindakan tegas.

“Kalau memang terbukti kami ambil tindakan tegas,” ungkap Ayuzar.

Ayuzar mempertegas, selama ini sesuai aman undang-undang dan pelayanan pemerintah daerah seluruh pengurusan administrasi gratis tanpa dipungut biaya apapun.

“Semua pengurusan administrasi kependudukan itu gratis. Kami juga telah sediakan kota aduan, sms ataupun Whatsapp. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai prosudur kami, tolong laporkan,” jelasnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar