DPRD Kepri Bentuk Pansus Kenaikan Tarif UWTO

451
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atau sewa lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam terus ditentang oleh sejumlah kalangan. Selain pengusaha, para wakil rakyat di DPRD Kepri juga cukup reaktif menyikapi kebijakan ini. Mereka bahkan membentuk Pansus terkait UWTO.

Panitia Khusus (Pansus) yang diberi nama Pansus BP Batam ini sebenarnya merupakan Pansus lama yang sengaja diaktifkan kembali. Pansus yang diketuai Taba Iskandar ini memiliki masa kerja selama 30 hari terhitung sejak Jumat (14/10) kemarin.

“Misi Pansus ini adalah adalah mencari fakta-fakta di lapangan mengenai kebijakan (UWTO) BP Batam ini,” kata Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, kemarin (14/10).

Menurut Jumaga, Pansus ini nantinya akan memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Kawasan (DK) Batam dan pemerintah pusat mengenai pengelolaan Batam. Sebab selama ini, kinerja BP Batam dinilai belum terarah, banyak kebijakan yang tidak terbuka, dan banyak masalah.

“Pansus akan mencari tahu tentang hal-hal ini semua,” ujar Jumaga.

Menurut Jumaga, Pansus ini akan segera menggelar rapat dengan BP Batam dan Pemko Batam. Dia optimistis, kehadiran Pansus ini akan membantu mengurai benang kusut di BP Batam yang selama ini kerap membingungkan pelaku usaha. Khususnya terkait kebijakan kenaikan tarif UWTO.

“Pelan-pelan kami akan telusuri,” ungkapnya.

Jumaga menyebut Pansus Kawasan ini sangat serius dalam menelusuri persoalan yang ada di BP Batam. Bahkan Pansus ini bisa mengusulkan agar BP Batam dihapus dan diganti dengan Otorita Khusus.

“Tergantung apa temuan di lapangan nanti,” katanya lagi.

Namun Jumaga menegaskan, tujuan utama Pansus ini bukan mencari kesalahan BP Batam. Melainkan mencari solusi bersama atas persoalan yang terjadi di Batam saat ini. Sehingga Batam yang dikenal sebagai tujuan investasi dunia akan tetap bisa mempertahankan bahkan meningkatkan daya saingnya.

Anggota DPRD Kepri, Surya Makmur Nasition, membenarkan Pansus BP Batam dihidupkan kembali. Secara umum Pansus ini akan menguliti kebijakan-kebijakan yang ada di BP Batam, terutama kebijakan kontroversial semisal kenaikan tarif UWTO.

“Yang diperlu dicatat, kebijakan yang dibuat jangan menimbulkan kegaduhan. Apalagi sampai mengabaikan kepentingan sosial masyarakat,” kata politikus Demokrat ini.

Menurut Surya, sebagai anggota DK Batam, Gubernur Kepri Nurdin BAsirun diminta segera bertindak. Sebab dia merupakan perpanjangan tangan Presiden di daerah yang harus segera menyikapi ribut-ribut soal UWTO ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Persoalan ini jangan sampai dibiarkan liar, karena korbannya adalah masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah menyiapkan sejumlah agenda. Dalam waktu dekat, dia akan bertemu dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, khusus membicarakan keluhan pengusaha dan wara Batam terkait UWTO.

“Sudah kondisi ekonomi kita sedang lesu, ditimpa lagi dengan kenaikan UWTO di Batam. Padahal kita ingin menjadikan Kepri punya daya saing, Batam masih menjadi harapan untuk itu,” ujar Nurdin.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga mengaku tak akan tinggal diam terkait kenaikan tarif UWTO. Namun pihaknya memilih menunggu Peraturan Kepala (Perka) yang kini tengah disiapkan BP Batam.

“Kita tunggu saja Perkanya. Saya yakin semua akan terbantu,” jelas Rudi.

Namun dia berjanji akan segera protes jika dalam Perka nanti BP Batam menetapkan tarif UWTO yang diberlakukan terlalu tinggi.

“Kita akan dudukkan ini bersama. Jangan sampai hasilnya memberatkan,” terang Rudi.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Amir Hakim, menyebut kenaikan tarif UWTO bukan hal yang perlu disikapi secara reaktif.

“Sah-sah aja kalau harus naik, menurut saya itu wajar. Toh sekarang harga tanah di Jakarta, misalnya, sudah berapa coba itu harganya,” ucap Amir.

Ia mengatakan, kenaikan harga pun tak akan mengganggu jalannya bisnis di Batam. Investor diyakini akan tetap bergairah di Batam meski dengan menetapkan harga tersebut.

“Yang penting bagi mereka itu gak ribet dan gak ada persoalan ke depannya. Kalau dulu mahal karena calo kan susah. Memperkaya orang itu saja. Tapi sekarang kalau langsung dimahalkan dan dijamin tak ada calo, toh uang itu berputar kembali ke rakyat kan?” ujarnya.

Dan untuk masyarakat, sambung dia, dengan sudah ditetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), maka bisa dilihat jelas mana peruntukan untuk bisnis dan industri. Juga batas lahan peruntukan pemukiman dan keperluan masyarakat lainnya.

“Tinggal ditetapkan dan disepakati bersama. Jadi yang untuk masyarakat bisa ditetapkan dengan harga yang juga telah disepakati,” ujar Amir. ((aya/jpg/she/leo/bpos))

Respon Anda?

komentar