Tarempa, Anambas.
Tarempa, Anambas.

batampos.co.id – Pemkab Anambas belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan perencanaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dibuat oleh Pemkab Anambas sejak beberapa minggu yang lalu.

Sebab, pembangunan yang sudah dilaksanakan, masih belum sesuai dengan tata kelola dan penganggaran.

Sejumlah pembangunan yang sudah dilakukan, menurut BPK, masih ada yang menyimpang dari pedoman yang sudah dibuat. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja pemerintahan.

“Ini yang membuat pencapaian pembangunan, hanya sekitar 60 persen saja dari 80 persen yang sudah ditargetkan Pemkab,” ujar Asisten III Sekda Anambas, Augus Raja Unggul kepada wartawan, Jumat (14/10).

Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Anambas, lanjut Augus, berdasarkan arahan dari BPK, selain harus sesuai dengan perencanaan di daerah itu sendiri, juga harus sesuai dengan perencanaan yang ada di provinsi hingga pusat. Sehingga pembangunan yang sudah dilakukan bisa sejalan.

“Baik itu pembangunan yang sifatnya tahunan atau lima tahunan, kalau bisa, harus sesuai dan selaras dengan perencanaan pembangunan dari provinsi dan Kementerian,” kata Augus.

Saat ditanya mengenai apa saja yang tak sesuai dengan tata kelola dan perencanaan, Augus enggan menjawabnya. Ia mengaku lupa pembangunan apa saja yang tak sesuai tata kelola dan perencanaan.

Augus mengaku puas dengan hasil pemeriksaan BPK. Karena dengan adanya pemeriksaan itu, pihak pemerintah mendapatkan arahan atau binaan menuju perbaikan. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar