Kadisdik Lingga Bantah Ada Monopili Proyek Oleh Pejabat

555
Pesona Indonesia
Said Parman (kiri) resmi ditunjuk sebagai  Plt. Sekda Kabupaten Lingga. foto:dok/dispar tanjungpinang
Said Parman (kiri) foto:dok/dispar tanjungpinang

batampos.co.id – Menanggapi beredarnya pemberitaan terkait oknum pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga monopoli proyek, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Said Parman membantah hal tersebut. Menurutnya, pelaksanaan program yang ada di Disdikpora telah diserahkan kepada PNS yang memiliki kemampuan dalam bidang masing-masing.

“Tidak benar ada pengondisian proyek kepada satu orang PNS. Jika seseorang diangkat sebagai PPTK itu memang sudah kemampuan PNS tersebut,” kata Said kepada koran Batam Pos, Jumat (14/10) pagi.

Kadisdikpora yang juga menjabat sebagai Plt Sekda Kabupaten Lingga ini mempercayai, mencuatnya isu tersebut dikarenakan ada sebagian orang yang tidak memahami sejumlah program dan kegiatan yang ada di Disdikpora.

Dia juga mempersilahkan kepada siapa saja untuk datang ke Disdikpora jika ingin mengetahui secara detail terkait program dan kegiatan yang ada di Dinas yang dipimpinnya itu. Sehingga dia berharap tidak terjadi kekeliruan persepsi yang kedua kalinya.

“Selama ini saya terus melakukan pembenahan program Disdikpora agar program yang berasal dari dana DAK maupun APBD dapat berjalan maksimal,” ujar Said.

Sedangkan, persoalan pembayaran pekerjaan bersumber dana pusat yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terlambat, Said memastikan adanya perubahan kebijakan dari pusat. Untuk itu, pembayaran membutuhkan kebijakan dari Bupati Lingga, namun Bupati tidak berkenan mengeluarkan kebijakan pembayaran hutang kepada pihak melalui Perbub.

Untuk itu Said memastikan pembayaran tunggakan hutang pekerjaan tersebut akan dilakukan melalui dana pemerintah setelah APBD-Perubahan ini.

Proses pencairan program DAK yang di sekolah yang mendapatkan mengunakan empat termin atau tahap pembayaran. Termin pertama dikeluarkan anggaran 30 persen, kedua 25 persen, ketiga 25 persen dan keempat 30 persen.

“Pengerjaan juga dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah. Kami hanya mengawasi pekerjaan agar benar-benar berjalan sesuai peruntukan,” tutup Said. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar