Pengoperasian SWRO Tanjungpinang Terhambat Besaran Tarif

283
Pesona Indonesia
Teknologi penyulingan air laut menjadi air minum (SWRO) sudah mendekati tahap akhir pengerjaan. foto:yusnadi/batampos
Teknologi penyulingan air laut menjadi air minum (SWRO) sudah siap digunakan tetapi belum bisa dioperasikan. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Proyek aliran air bersih hasil suling laut atau Sea Water Reserve Osmosis (SWRO) hingga saat ini belum menunjukkan adanya kelanjutan proses. Padahal proyek ini telah menelan aliran dana sebesar Rp 100 miliar, namun masih belum dapat dirasakan masyarakat manfaatnya. Konon lantaran terhentinya proses administrasi antara pemerntah provinsi dan pemerintah pusat.

Hingga pembahasan terakhir, diketahui Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan keberatannya atas tarif air suling yang ia nilai terlalu tinggi. Sementara usai pertemuan antara gubernur dan kementerian terkait pada Agusuts lalu, juga tak menghasilkan kebijakan apa pun.

Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menuturkan keberatan Nurdin akan besaran tarif sebesar Rp 19.500 perkubik ini sulit untuk mendapatkan perubahan.

“Kementerian sudah menghitung tarif ini. Dan memang yang terbesarnya untuk listrik dan sparepart. Itu kenapa tarif air ini tidak bisa diganggu gugat,” ucap Rudy, kemarin.

Namun dengan tingginya harga air suling ini, Rudy menjelaskan ditetapkan kebijakan berkenaan dengan perolehan air suling.

Semula pelayanan air suling ini ditetapkan harus digunakan seluruh masyarakat. Namun oleh mendiang Gubernur Sani telah diubah kebijakannya. Sehingga pemasangan instalasi baru akan dilakukan jika ada permintaan dari konsumen. Kemudian meteran air lama tidak akan diganti jika konsumen memilih untuk menggunakan air suling ini. “Sehingga air SWRO dapat digunakan sebagai keperluan air untuk konsumsi atau solusi jika terjadi kekeringan sehingga air dari saluran PDAM tidak mengalir,” terang Rudy.

Lalu kebijakan yang juga dikeluarkan oleh alm Sani saat itu, yakni diharuskan adanya sosialisasi mengenai SWRO tersebut.

Dengan adanya ketiga kebijakan tersebut, dirasa tarif yang tak dapat diturunkan lagi ini tidak menjadi beban bagi masyarakat Tanjungpinang untu mendapatkan air bersih. Hal ini juga terlihat dari tingginya antusiasme konsumen Tanjungpinang pada saat pendaftaran untuk instalasi SWRO gelombang pertama. Saat itu, tercatat angka pendaftar mencapai lebih dari dua ribu pelanggan.

“Terutama bagi kalangan pesisir mereka sangat menyambut baik program pemerintah ini,” tutur Rudy.

Dijelaskannya, bahwa masyarakat pesisir, utamanya yang bermukim di kawasan pelantar kesulitan mendapatkan air bersih. Juga ketika musim kering tiba, warga ini tak dapat membeli air yang diperjualbelikan menggunakan truk air. “Selangnya tak bisa sampai ke wilayah rumah mereka. Jadi akhirnya mereka harus membeli air dengan kapal air,” sambung Rudy.

Sementara untuk membeli air dengan kapal air, bukanlah solusi trrbaik bagi mereka. Dikarenakan harganya yang mahal dan kualitas air yang kurang baik. Maka dari itu keradaan SWRO ini merupakan solusi air bersih bagi masyarakat Tanjungpinang.

Tak segera beroperasinya SWRO tak hanya menyebabkan kerugian dikarenakan tak dapat dimanaatkannya air suling. “Kepri juga tak bisa merasakan program air bersih dari pusat, yang sebenarnya disiapkan dana sebesar Rp 30 triliun selama lima tahun belakangan,” ungkap Rudy.

Karena itu, Rudy merasa perlu ada tindak lanjut dari Gubernur Nurdin perihal pengoperasian SWRO ini. Bukan sekadar tentang waktu selama tiga tahun yang tidak menunjukkan kejelasan, juga bukan karena ada nilai bantuan sebesar Rp 30 T yang terkorbankan, tapi ini soal integritas dan komitmen pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Karena saya dengan Kementerian PU pun sudah mulai gundah dengan proyek ini. Seharusnya ini yang diperhatikan agar kepercayaan mereka kepada Kepri tidak turun. Sehingga ada banyak bantuan di pusat yang bisa dibawa ke sini,” pungkas Rudy. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar