Polisi Minta Pemko Tegas Soal Penambangan Pasir Darat di Batam

526
Pesona Indonesia
Penambang pasir liar di belakang Perumahan Arira, Batu Besar, Nongsa. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Penambang pasir liar di belakang Perumahan Arira, Batu Besar, Nongsa. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pasir ilegal selama ini masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Setiap pihak kepolisian melakukan penindakan, tak berapa lama muncul kembali penambang-penambang baru. Oleh sebab itu Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto, meminta pemerintah untuk tegas.

“Kalau legal yah bisa dibuat dalam satu titik, kalau tidak yang tindak tegas saja,” katanya, kemarin.

Tapi penamabangan pasir darat, memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan di Batam. Dimana kebanyakan developer-developer perumahan, kebanyakan menggunakan pasir hasil penambangan darat tersebut. “Kalau iya dibolehkan, pemerintah kontrol. Kalau tidak, yang ditindak saja,” ujarnya.

Namun seperti yang diketahui, Batam termasuk dalam kategori pulau kecil. Dimana tidak dibenarkan adanya penambangan. “Untuk memberantas ini, pemerintah haruslah mengambil langkah persuasif,” ungkapnya.

Budi meminta setiap instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan pasir ilegal ini ikut turun. Sehingga persoalan pasir ilegal tak berlarut-larut. “Peran pemerintah memberdayakan masyarakat,” ucapnya.

Penambang Pasir Diserahkan e Kejati

Ditreskrimsus Polda Kepri menyerahkan pelaku penambang pasir darat ke kejaksaan pada beberapa waktu lalu. Lima orang pelaku yang diserahkan tersebut yakni Ab, Ac, Ap, Sw, dan Rs. “Mereka ini kedapatan melakukan penambangan pasir ilegal,” kata Kombes Pol Budi Suryanto.

Akibat penambangan pasir yang dilakukan kelima orang ini, lingkungan sekitar Pantai Merbong menjadi rusak. “Mereka itu menggunakan mesn penyedot, untuk mengambil pasir,” ungkapnya.

Budi mengatakan selain menyerahkan lima orang pelaku. Pihaknya juga menyerahkan beberapa barang bukti diantara lain satu unit Dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi BP 9555 OC, satu buah STNK, satu lembr kartu pengawasan angkutan barang, satu buku uji berkala kendaraan, dua unit mesin penyedot air, dua unit gerobak dorong, tujuh skop pasir, empat buah saringan pasir, enam belas pipa paralon, satu jirigen solar, uang tunai Rp 770 ribu, dan pasir tiga kubik.

Para pelaku ini, kata Budi dijerat pasal 158 jo pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 200 mengenai pertambangan. (ska/bpos)

Respon Anda?

komentar