Terdakwa Korupsi Dana Hibah Natuna Dituntut 5 Tahun Penjara

498
Pesona Indonesia
Terdakwa M Nazir usai menjalani sidang tuntutan atas perkara yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Foto: Osias De
Terdakwa M Nazir usai menjalani sidang tuntutan atas perkara yang menjeratnya di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Foto: Osias De

batampos.co.id – M Nazir dan Erianto, ketua dan bendahara LSM Badan Perjuangan (BP) Migas Natuna, terdakwa kasus korupsi dana hibah dari APBD Natuna tahun 2011-2012, dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Kepri, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Jumat (14/10). Keduanya diduga merugikan negara sebesar Rp 3,259 miliar

Sidang pembacaan tuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut dibacakan JPU secara terpisah dengan majelis hakim dan ruangan sidang yang sama. Jalannya sidang tersebut dipimpin majelis hakim yang diketuai Zulfadly dengan didampingi dua hakim anggota Guntur Kurniawan dan Suherman.

Tuntutan pertama dibacakan JPU Roeli, terhadap terdakwa Erianto, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2014-2019. Ia dituntut selama lima tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 250 juta.

Jika dalam satu bulan setelah putusan pengadilan tidak dapat mengembalikan kerugian negara, maka harta bendanya disita untuk dilelang. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk mengganti kerugian negara digantikan dengan hukuman dua tahun dan enam bulan penjara.

”Kami berkesimpulan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke -1 KUHP,” ujar JPU.

Sedangkan tuntutan kedua dibacakan JPU untuk terdakwa M Nazir. Ia dituntut enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, JPU juga membebankan terdakwa untuk mengganti uang pengganti sebesar Rp 2,599 miliar.

Jika dalam satu bulan setelah putusan pengadilan tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Maka harta bendanya di sita untuk dilelang. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk mengganti kerugian negara digantikan dengan hukuman dua tahun penjara.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, kedua terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya (PH), Dicky Riawan dan rekannya menyatakan akan mengajukan pledoi (pembelaan) secara tertulis. Mendengar apa yang disampaikan PH terdakwa, ketua majelis hakim, menunda persidangan satu minggu kedepan dengan agenda mendengarkan pembelaan tersebut.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar