Tidak Memiliki Izin, 14 Panti Pijat di Batuaji Ditutup

885
Pesona Indonesia
Tim dari Kecamatan, Satpol PP dan Kepolisian Batuaji saat merazia panti pijat di Komplek Ruko Waheng Centre, Batuaji, Senin (10/10) lalu.  Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Tim dari Kecamatan, Satpol PP dan Kepolisian Batuaji saat merazia panti pijat di Komplek Ruko Waheng Centre, Batuaji, Senin (10/10) lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 14 panti pijat yang ada di wilayah kecamatan Batuaji ditutup oleh pihak kecamatan. Itu karena keberadaan panti pijat tersebut meresahkan masyarakat sekitar dan tidak memiliki izin usaha yang lengkap.

Camat Batuaji Rinaldi M Pane mengatakan, pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap 14 panti pijat yang ada di wilayah kerjanya itu pada Jumat (14/10) lalu dan hasil verifikasi itu diketahui memang semua panti pijat yang ada di sana tidak dilengkapi izin yang sah dari BPM PTSP.

“Kebanyakan mereka (pemilik panti pijat) hanya urus surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari kecamatan, izinnya tak ada,” kata Rinaldi.

SKDU yang seharusnya hanya sebagai surat pengantar untuk mengurus izin usaha ke BPM PTSP itu papar Rinaldi, malah disalah gunakan oleh pihak pemilik panti pijat sebagai surat izin yang sah untuk menjalankan bisnis mereka.

“Makanya dengan temuan ini akan kami ambil tindakan tegas. Panti pijat tersebut tak boleh buka lagi sebelum ada izin resminya,” kata Rinaldi.

Penutupan itu bukan hanya sebatas instruksi saja, tapi kedepannya pihak kecamatan kata Rinaldi akan terus melakukan pengawasan secara rutin.

“Jika ada yang tetap buka meskipun izinnya belum diurus tentunya ada sanksi yang tegas. Bisa saja digusur paksa,” kata Rinaldi

Dijelaskan Rinaldi penutupan paksa itu selain karena tak memiliki izin, selama ini keberadaan panti pijat tersebut banyak yang menuai protes dari warga di sekitarnya. Masyarakat di wilayah Batuaji merasa resah dengan operasional panti pijat di sana yang tidak memperhatikan aturan yang ada seperti melakukan praktek prostitusi terlubung serta beroperasi hingga larut malam.

“Mereka begitu (tak terkontrol) karena memang tak punya izin sama sekali,” kata Rinaldi.

Jika saja panti pijat mengurus surat perizinnya, maka sistem operasional panti pijat tak akan melenceng dari aturan yang tertera dalam surat izin itu dan memudahkan pengawasan dari petugas.

“Karena dalam izin itu jelas ada aturannya. Buka jam berapa tutup jam berapa, maksimal kamar berapa, kamar harus tidak boleh seperti bilik dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka tak punya izin gimana mereka tahu aturan itu,” kata Rinaldi lagi.

Selain itu fungsi dari perizinan yang harus dilengkapi pemilik panti pijat juga bertujuan untuk ambil andil dalam memberikan kontribusi kepada negara. Sebab kontribusi panti pijat itu hanya melalui perizinan tersebut.

“Kalau tak punya izin ya mereka beroperasi tanpa memberikan kontribusi apapun buat negara. Itukan salah juga,” kata Rinaldi.

Untuk itu Rinaldi berharap agar secepatnya para pemiliki panti pijat melengkapi izin usahanya jika memang ingin menjalankan bisnis kesehatan tersebut. “Kalau sudah punya izin harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan salahi aturan yang ada. Karena kalau melanggar izin itupun bisa dicabut sewaktu-waktu,” paparnya.

Pantauan di lapangan, pascakeluarnya instruksi penutupan itu, panti pijat yang ada di wilayah kecamatan Batuaji umumnya mulai tutup. Di deretan ruko waheng center misalkan siang kemarin terpantau sudah tutup. Tak ada aktifitas yang terlihat di lokasi panti pijat di sana.

Padahal sebelumnya deretan ruko tersebut dikenal sebagai lokasi panti pijat terbanyak yang menyuguhkan pekerja atau pemijat wanita-wanita seksi. (eja)

Respon Anda?

komentar