Bayar Perizinan Lewat Bank, Supaya tak Ada Lagi Pungli

342
Pesona Indonesia
Asman Abnur. foto:net
Asman Abnur. foto:net

batampos.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur, menyatakan semua proses perizinan di instansi pemerintah bebas pungutan dan pembayaran resmi harus dilakukan melalui bank.

“Biaya resmi dibayar melalui bank. Sekarang semuanya harus pakai sistem online. Tidak ada lagi pungutan liar,” kata Asman yang menghubungi Batam Pos, Minggu (16/10), dari Jakarta.

Karena itu, mantan wakil wali kota Batam tersebut mengingatkan pegawai pemerintah, baik pejabat yang menandatangani perizinan maupun yang bertugas di loket-loket pelayanan, agar segera mengubah pola pikir (mindset) bahwa mereka dibayar oleh negara untuk melayani publik bukan untuk dilayani.

“Zaman sudah berubah, cara berpikir aparatur pemerintah juga harus berubah. Ekspektasi masyarakat makin tinggi terhadap pelayanan pemerintah. Dan, ingat, masyarakat makin kritis. Mereka menuntut transparansi. Aparatur pemerintah tak bisa lagi main-main,” kata mantan wakil ketua Komisi Keuangan DPR itu.

Pemerintah, kata Asman, telah membentuk Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) sebagai bentuk keseriusan menghapus praktik ilegal dalam pelayanan publik. “Itu perintah langsung Presiden. Pemberantasan pungli ini prioritas pemerintah saat ini. Sebab mendapat pelayanan yang baik itu hak rakyat,” katanya.

“Kalau masih ada pungli silakan lapor melalui website www.lapor.go.id. Itu situs resmi pemerintah. Jika ada yang ketahuan masih melakukan pungli, sanksi tegas dan berat akan diterapkan,” ujarnya.

Pekan lalu, Asman melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemko Batam dan BP Batam. Ia berharap berbagai perubahan yang sudah dilakukan kedua institusi tersebut bisa mendorong Batam makin maju dan jadi contoh bagi daerah-daerah lain. “Sebagai kota tujuan investasi, tidak ada pilihan, pelayanan perizinan itu sentralnya. Kalau pada proses awal pengurusan izin orang sudah kecewa, mereka takkan meneruskan dan takkan kembali lagi. Kita yang rugi,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, mengapresiasi langkah pemerintah memberantas pungli. Namun, kata dia, itu saja belum cukup. Pemerintah juga harus transparan dan menjamin perizinan bisa selesai lebih cepat dengan menetapkan batas waktu pengurusan tiap-tiap perizinan.

“Selama ini banyak pejabat yang berkompeten selalu beralasan di luar kota, tidak ada di tempat dan sebagainya, sehingga penyelesaian perizinan molor sampai waktu yang tak terbatas. Kadang sampai lupa atau hilang dokumennya. Itu sudah lagu lama. Mudah-mudahan ke depan dengan pelayanan online, semua ini tak terjadi lagi,” katanya.

Dengan dibentuknya Satgas OPP dimana Apindo juga masuk di dalamnya, menurut Cahya, menunjukkan keseriusan pemerintahn Jokowi memberantas pungli.

“Ini bukti keseriusan pemerintah saat ini dalam menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia. Setelah tax amnesty, pajak-pajak juga diturunin dan sekarang akan menghapus semua pungli. Tentu kami sangat apresiasi itu semua,” katanya.

“Kita butuh biaya ekonomi yang murah untuk bisa bersaing dengan negara lain untuk menarik investor maupun berkompetisi dalam perdagangan bebas. Itu kuncinya,” katanya. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar