BK Terus Pantau Kehadiran Anggota DPRD Kepri

294
Pesona Indonesia
Sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/7). foto:jailani/batampos
Sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/7). foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kepulauan Riau terus memantau tingkat kehadiran seluruh anggota legislatif. Utamanya menyangkut kehadiran fisik pada setiap sidang paripurna. Ketua BK DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengklaim, sejauh ini tingkat kehadiran anggota dewan perlahan mulai membaik. Ditandai dengan kehadiran yang mencapai 75 persen pada setiap sidang paripurna.

“Kecuali saat sedang dinas luar, anggota DPRD Kepri selalu hadir saat rapat paripurna . Semoga keadaan seperti ini terus terjadi,” ujar Hotman, kemarin.

Tak hanya paripurna, BK juga menilai kehadiran anggota dalam rapat komisi dan rapat alat kelengkapan dewan (AKD), baik secara internal maupun bersama mitra kerja. Bagi anggota dewan yang tidak hadir enam kali berturut-turut paripurna, BK merekomendasikan untuk diganti.

“Saat ini ada satu anggota DPRD yang sudah diusulkan kepada pimpinan untuk diganti karena tidak pernah hadir paripurna. Beliau tidak pernah hadir karena sedang tersandung masalah hukum dan saat ini sedang diproses,” kata Hotman.

Yang dimaksud Hotman tak lain adalah Erianto, anggota legislatif asal daerah pemilihan Anambas-Natuna. Kompatriot separtai politik Hotman itu tersandung kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial. Kini status Erianto sudah terdakwa dan masa sidangnya sudah sampai pada pembacaan tuntutan.

Terpisah, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat Provinsi Kepri, Husnizar Hood menerangkan, proses pergantian antar waktu (PAW) Erianto sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Terakhir, berkas PAW tersebut sudah dikirim ke Jakarta. “Tinggal diteken untuk segera diganti. Dengar-dengar tunggu kasus pidananya inchkracht dulu,” kata Husnizar.

Kendati status Erianto masih anggota legislatif lantaran PAW belum terlaksana, Husnizar memastikan yang bersangkutan sudah tidak menerima haknya semenjak ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. “Baik itu gaji atau tunjangannya. Semuanya sudah tidak dapat sepeser pun,” pungkas Husnizar. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar