Diujicoba Akhir Tahun Ini, Warga Tunggu Sosialisasi Perwako Persampahan

374
Pesona Indonesia
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Sebagian besar warga Tanjungpinang menunggu keseriusan Pemerintah Kota Tanjungpinang menerapkan Peraturan Wali Kota tentang persampahan. Mereka meletakkan harapan tinggi pada peraturan yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ini dapat membuat wajah kota Tanjungpinang semakin bersih dan nyaman untuk ditinggali.

“Ya kalau punya Adipura tapi masih banyak tempat kotor buat apa. Lebih baik kota kita ini benar-benar bersih walaupun tidak punya Adipura,” ungkap Budi, warga Jalan Pramuka, kemarin.

Namun sebelum benar-benar diterapkan secara menyeluruh, diharapkan ada sosialisasi yang cukup memadai. Sehingga peraturan itu nantinya bukan sekadar sebuah paksaan, melainkan menjadi kesadaran untuk bersama-sama menjaga kebersihan.

“Misalnya, sanksinya kalau buang sampah sembarangan seperti apa. Tempat sampahnya juga saya kira mesti diperbanyak,” ungkap Budi lagi.

Sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah meminta masyarakat tidak perlu panik menyikapi rencana penerapan peraturan yang direncanakan diujicobakan triwulan akhir tahun ini. “Karena selama uji coba tiga bulan itu, juga dibarengi sosialisasi yang masif. Kalau perlu door to door,” kata Lis, kemarin.

Dalam waktu lebih dari 180 hari itu, Lis menjanjikan, lini kerja yang menjadi pelaksana Perwako ini bakal kerja total. Termasuk pula menggiatkan masyarakat tentang kesadaran hidup bersih di pesisir dan daratan. Perwako, sambung Lis, hanya alat kontrol.

“Tujuan dari ini semua adalah terciptanya kesadaran komunal bahwa menjaga kebersihan kota itu adalah tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono memastikan tahapan pembahasan Perwako masih terus dilanjutkan. Perlu waktu lama, kata dia, dikarenakan penerbitan sebuah produk hukum yang mengikat perlu mempertimbangkan unsur-unsur substansial. “Apalagi tentang sampah, yang menyangkut perilaku orang,” ungkapnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Persampahan, tepatnya di pasal 23 dibunyikan bahwasanya warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan harus membayar denda administrasi tiga kali biaya operasional atau sebanyak Rp 500 ribu.

Apabila pelanggar tersebut tidak juga membayarkan denda tersebut, maka bisa dikenai sanksi di pasal 57 dalam Perda serupa, yaitu dikenai sanksi pidana maksimal kurungan selama tiga bulan, dan denda sebesar Rp 50 juta.

Dalam perda tersebut, juga dibunyikan bahwasanya setiap orang dan atau badan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah. Termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Selanjutnya, pedagang wajib menyediakan tempat sampah untuk usahanya, dan dibuang isinya ke TPS. Pemilik atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Tempat sampah juga harus memiliki kriteria, antara lain harus sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Kemudian harus rapi, tertutup dan tidak menyebarkan bau. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar