Kepala KSOP Tanjungpinang Mundur, Diduga Terkait Polemik Izin Berlayar Kapal Cepat

1495
Pesona Indonesia
Mahasiswa asal Anambas dihadang petugas saat hendak masuk ke kantor KSOP Tanjungpinang, Selasa (4/10). Foto:Yusnadi/Batam Pos
Mahasiswa asal Anambas dihadang petugas saat hendak masuk ke kantor KSOP Tanjungpinang, Selasa (4/10). Foto:Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Operator Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Kapten Teddy memilih mundur dari jabatannya sebagai Kepala KSOP Tanjungpinang. Keputusan Teddy disebabkan membuat kebijakan mencabut izin berlayar tiga kapal cepat dari Tanjungpinang ke Kabupaten Anambas.

Dari informasi yang didapat di lapangan, mundurnya Kapten Teddy, karena adanya tentangan dari Dirjen Perhubungan Laut (Dirhubla) terhadap keputusannya tersebut. Berdasarkan penelusuran di lapangan, belum lama ini pengusaha kapal cepat tersebut melakukan lobi-lobi ke Kementerian Perhubungan. Hasilnya adalah, Dirjen Perhubla menyatakan ketiga kapal cepat tersebut layak berlayar di laut terbuka.

“Saya sudah resign seminggu yang lalu. Dan sekarang rasanya lebih plong,” ujar Kapten Teddy menjawab pertanyaan koran Batam Pos, Minggu (16/10).

Penegasan tersebut membenarkan terkait pengunduran dirinya. Disinggung apa yang menjadi penyebab kemunduran, Teddy enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, diungkapkannya keputusannya ini menyangkut persoalan prinsip dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

“Ini hanya persoalan prinsip saja. Apalagi menyangkut yang namanya tugas dan tanggungjawab,” papar Teddy.

Belum lama ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Muramis mengatakan terkait persoalan dihentikannya izin berlayar tiga kapal cepat milik pengusaha Tanjungpinang, Santoni juga sudah dibicarakan langsung bersama Gubernur. Bahkan Gubernur meminta pengusaha tersebut segera memperbaiki Mv. Seven Star Island.

“Dari tiga kapal yang dihentikan izin berlayarnya, Mv. Seven Star Island masih mendekati standar yang ditentukan. Kebijakan ini memang menyangkut alasan keamanan,” ujar Muramis.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Capt Teddy mengatakan apabila mengacu pada standarisasi pelayaran di laut terbuka, sebenarnya tidak ideal menggunakan kapal cepat. Artinya kapal yang memenuhi standar untuk pelayaran ke Anambas hanya KM Sabuk Nusantara dan sekelasnya.

” Apabila kita mengacu standar kapal non convensi berbendera Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Kapal cepat yang ada saat ini, tidak layak untuk berlayar di laut terbuka dengan jarak tempuh 8-10 jam,” ujar Capt Teddy.

Dijelaskannya, standarisasi minimal yang ditentukan panjangnya adalah 50 meter, lebar 10 meter. Sementara itu kedalaman kapal saat muatan maksimal adalah 4-5 meter. Lebih lanjut katannya, skala lain yang ditentukan adalah untuk pelayaran laut terbuka yang jarak tempuhnya diatas 8 jam harus menggunakan double bottom atau dasar ganda. Adapun fungsinya adalah mencegah kapal tenggelam ketika terjadi kebocoran pada lampu. Karena masih ada lampisan dalam

“Kelayakan kapal juga harus punya sekat tubrukan yang berfungsi mencegah tenggelamnya kapal ketika terjadi kebocoran di haluan. Artinya kapal-kapal yang kita stop sementara, karena memang tidak memenuhi standar,” jelasnya.

Ditegaskannya, sebagai putra daerah Provinsi Kepri, dirinya juga ingin memberikan yang terbaik. Sehingga sarana transportasi yang ada memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa. Bukan sebatas profit oriented. Sehingga tidak memperhatikan aspek-aspek keselamatan dalam berlayar.

Masih kata Capt Teddy, pihaknya juga sudah mendorong pihak manajemen Rempang Sarana Bahari selaku pengelola Mv. Seven Star Island, Mv VOC Batavia, dan Mv. Trans Nusa untuk melakukan peremajaan. Artinya tiga armda yang ada tersebut bisa dijual, sehingga dapat menyediakan armada transportasi yang stadard yang dibutuhkan.

“Kebijakan yang kita berikan kepada kapal cepat yang berlayar saat ini, karena sudah mendekati standar yang ditentukan. Seperti Blue Sea Jet yang panjang kapalnya 38 meter dan lebarnya 12 meter. Artinya dua kali lipat dari armada yang kita stop pelayarannnya sementara ini. Apabila cuaca tidak mendukung, juga tidak akan diizinkan berlayar,” paparnya.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar