Pembahasan APBD Perubahan Jadi Skala Prioritas DPRD Kepri

391
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat memimpin rapat paripurna. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Masih ada sederet rancangan peraturan daerah yang belum selesai pembahasannya hingga memasuki triwulan akhir ini. Di antaranya adalah Ranperda Perubahan SOTK, Ranperda RPJMD, Ranperda APBD Perubahan 2016, juga Ranperda APBD 2017. Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menegaskan, yang menjadi skala prioritas tertinggi adalah Ranperda APBD Perubahan.

“Agenda pembahasan APBD Perubahan 2016 sudah dijadwalkan dalam agenda Banmus. Kami memang diminta untuk segera membahas ini agar bisa disahkan dan bisa lekas dilaksanakan,” kata Jumaga, kemarin.

Harapan Jumaga, APBD Perubahan ini bisa diselesaikan sebelum Oktober berakhir. Namun untuk itu, masih banyak agenda yang mesti dilalui. Di antara sekian yang bakal paling menyita waktu adalah pembahasan detil di tingkat komisi. Karena, kata Jumaga, menyangkut kesanggupan pembiayaan sejumlah program, serta rasionalisasi dan pengurangan kegiatan atas kemampuan pendapatan dalam struktur APBD.

“Dan DPRD sudah sepakat, akan mengutamakan pelaksanaan Pembahasan Ranperda APBD Perubahan ini, karena memang sudah terlambat, akibat lambanya pemerintah mengajukan ke DPRD juga. Kalau tidak lekas diselesaikan, makin banyak pula yang lain akan terlambat,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain APBD Perubahan 2016, sambung Jumaga, DPRD Kepri juga akan menggesa pembahasan Ranperda SOTK, dan RPJMD Kepri, sebelum APBD murni 2017 diajukan Pemerintah Provinsi.

“Karena dengan selesai dan duduknya perda SOTK serta RPJMD, maka pembahasan APBD murni 2017 sudah akan dapat dilaksanakan, berdasarkan Struktur Organisasi yang baru, serta arah kebijakan pembangunan Kepri, sesuai dengan RPJMD Kepri yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur,” ujarnya.

Hingga saat ini, perkembangan pembahasan SOTK Provinsi Kepri telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Kemudian selanjutnya melakukan konsultasi ke Ditjen Ortala Kementeriaan Dalam Negeri, terkait dengan jumlah dan Nomenklatur SKPD, Kantor dan Badan Provinsi Kepri.

“Setelah Konsultasi ke Ditjen Ortala Kemendagri selesai, Tim Pansus akan segera melaporkan dan menyerahkan hasil pembahasannya ke unsur pimpinan,untuk diteruskan ke tingkat fraksi sebelum akhirnya disahkan,” terangnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar