Pungli Rp 10 Ribu, Anda Berurusan dengan Presiden

669
Pesona Indonesia
Presiden Jokowi (tengah) usai melantik Ignasius Jonan (kiri) sebagai menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).--raka denny/jawapos
Presiden Jokowi (tengah) usai melantik Ignasius Jonan (kiri) sebagai menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).–raka denny/jawapos

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo kembali menebar ancaman pada pelaku pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik. Dia menegaskan pungutan sekecil apapun tidak akan dibiarkan. Bahkan, akan langsung berurusan dengan dirinya. Jokowi menuturkan pungli itu memang nilainya memang relatif kecil nilainya dibandingkan kasus-kasus korupsi. Tapi, jumlah yang kecil itu merata dan berulang di banyak sektor pelayanan publik sehingga meresahkan masyarakat.

”Bukan hanya 500 ribu atau satu juta, urusan sepuluh ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil tapi meresahkan, kecil-kecil tapi menjengkelkan,” ujar Jokowi pada acara penyerahan 3.242 sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Lapangan Kota Barat, Surakarta, Minggu (16/10).

Nilai yang kecil itu bisa menjadi trilunan rupiah bila terjadi dari Sabang-Merauke dan di kantor-kantor, instansi, pelabuhan, hingga di jalan raya. ”Kalau urusan yang gede-gede, yang miliar, yang triliun, itu urusannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata dia.

Selain itu, pungli meski bernilai kecil itu dikhawatirkan akan menjadi bibit baru yang menumbuhkan perilaku korupsi yang lebih besar. Pungli akan berpengaruh pula pada kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. “Kita harus membangun sebuah budaya yang baik, budaya kerja yang cepat,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Perhatian Jokowi pada pungli tidak hanya pada kasus pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau pelayanan KTP saja. Tapi, semua bentuk pelayanan publik seperti pengurusan sertifikat tanah juga akan menjadi perhatian presiden. ”Yang namanya urusan untuk izin-izin semuanya akan saya awasi. Saya akan awasi,” tegas dia.

Pemerintah telah membentuk tim khusus sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli). Tim tersebut terdiri atas polisi, jaksa, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Koordiantor Politik Hukum dan HAM Wiranto jadi penanggungjawab. Pemberantasan pungli itu bermula dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan terkait perizinan buku pelaut dan kapal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangapi positif arahan Presiden dalam memberantas pungli. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membersihkan praktik pungli yang merugikan masyarakat. “Kerjasama memberantas pungli itu ide dan konsep yang sangat baik,” terang dia melalui pesan singkat, Minggu (16/10).

Ada banyak praktik di pemerintahan yang akan diawasi, di antaranya seleksi atau tes pejabat untuk mengisi posisi di suatu unit. Ada pejabat yang layak dan lolos seleksi, tapi dia kalah, karena ada praktik kolusi di dalamnya. Ada juga suap dalam kenaikan pangkat, pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan, dan pelayanan lainnya. Praktik seperti juga harus diberantas, karena tindakan itu awal dari tindakan korupsi.
Setiap tahun, KPK menerima ribuan surat pengaduan dari masyarakat tentang praktik korupsi di beberapa lembaga pemerintahan.(jun/lum/mia)

Respon Anda?

komentar