Tarif Baru UWTO Tetap Berlaku, Warga Cemas

682
Pesona Indonesia
Kantor BP Batam. Foto: Dok Batam Pos / JPNN
Kantor BP Batam. Foto: Dok Batam Pos / JPNN

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan tarif baru UWTO yang diatur dalam PMK 148/2016 akan tetap berlaku. Namun besaran angka yang akan digunakan masih akan diatur lagi dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam.

“Perka BP Batam tentang tarif layanan masih sedang dirumuskan. Kalau Perka belum turun, maka kenaikan UWTO belum berlaku pada 18 OKtober nanti,” ungkap Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Sabtu (15/10).

Andi mengungkapkan, jauhnya batas bawah dan batas atas tarif baru UWTO yang diatur dalam PMK nomor 148 merupakan proyeksi jangka panjang. Tujuannya supaya tidak ada revisi besaran tarif setiap dua tahun sekali.

Namun yang akan diberlakukan BP Batam bukan tarif batas atas. Melainkan tarif yang disesuaikan dengan beberapa patokan. Termasuk nilai jual objek pajak (NJOP). Inilah yang akan diatur dalam Perka BP Batam nantinya.

Untuk itu, dia meminta masyarakat dan pengusaha tidak panik dengan terbitnya PMK tersebut. “Namun, kami menampung masukan mengenai tarif ini,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan, mengatakan PMK tersebut perlu ditinjau ulang. Sebab di dalam PMK itu disebutkan bahwa UWTO termasuk tarif layanan. Padahal menurut dia, UWTO merupakan iuran yang harus dibayar untuk negara.

“UWTO ini adalah iuran kepada negara untuk sewa tanah, bukan layanan,” jelasnya.

Desakan agar tarif baru UWTO ditinjau ulang juga datang dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Kata dia, kebijakan ini sudah sangat meresahkan masyarakat Batam, termasuk kalangan pengusaha.

“Mereka cemas karena khawatir jika harus bayar (UWTO) tinggi, tentu itu memberatkan,” kata Rudi di Batamcenter, Minggu (16/10).

Menurut dia, jika kenaikan UWTO tak bisa dihindari, BP Batam dan pemerintah pusat harus tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Kata dia, kenaikan harus wajar dan jangan memberatkan.

“Pertimbangkan juga keamanan di daerah, jangan sampai mengganggu stabilitas keamanan,” ujar Rudi.

Rudi mengaku sudah menyampaikan keresahan masyarakat dan pengusaha kepada BP Batam dan pemerintah pusat. Ia berharap, apapun peraturan yang ditetapkan nanti, bisa tetap mengakomodir kepentingan bersama.

“Kami mewakili masyarakat, karena mereka lari (mengadu, red) ke kami. Jadi kami optimistis apa yang kami sampaikan akan diakomodir,” terangnya.

Ia juga meminta agar masyarakat bisa tetap tenang dalam menyikapi kebijakan tersebut. Sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

“Saya juga minta ke pemerintah pusat agar stabilitas keamanan ini diperhatikan, karena kita tidak mau ada pergolakan di masyarakat,” ujar Rudi. (leo/she)

Respon Anda?

komentar