150 Pegawai Bintan Kabur saat BNNP Kepri Tes Urine

1234
Pesona Indonesia
Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kepri, AKBP Ahmad Yani menyaksikan Bupati Bintan, Apri Sujadi menyerahkan urinenya kepada petugas BNNP Kepri untuk dites di Aula Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Senin (17/10). Foto: Humas Pemkab Bintan.
Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kepri, AKBP Ahmad Yani menemani Bupati Bintan, Apri Sujadi menyerahkan urinenya kepada petugas BNNP Kepri untuk dites di Aula Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Senin (17/10). Foto: Humas Pemkab Bintan.

batampos.co.id – Pelaksanaan tes urine massal yang digelar Pemkab Bintan dengan menggandeng BNNP Kepri, Senin (17/10), di Aula Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, diduga bocor. Pasalnya dari 500 PNS yang didaftarkan untuk dicek air seninya hanya 350 orang saja yang hadir. Sedangkan 150 orang lainnya memilih kabur dari ruangan tersebut.

Dari data BKD Bintan, pegawai yang akan menjalani tes urine tahun ini sebanyak 4.436 orang. Diantaranya dari kalangan PNS atau CPNS sebanyak 3.712 orang, PTT sebanyak 48 orang dan honorer kantor sebanyak 676 orang. Untuk tes tahap pertama, BKD telah mendaftarkan 500 PNS yang berasal dari pejabat eselon II dan III serta dua SKPD Bintan. Sedangkan sisanya sebanyak 3.936 pegawai akan diikutsertakan pada tahap selanjutnya.

“Pegawai yang ikut hanya 350 orang. Mereka berasal dari pejabat eselon II dan III serta dinas Satpol PP dan PU. Untuk yang belum ada 4.086 pegawai lagi. Bagi yang belum itu akan kita tes sesuai jadwal yang disepakati oleh Pak Bupati (Apri Sujadi),” ujar Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kepri, AKBP Ahmad Yani usai melakukan ekspose hasil tes urine tersebut.

Dari 350 pegawai yang ikutserta dites urinenya, kata dia, ditemukan salah seorang pejabat eselon II yang dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis morfin. Namun ketika dilakukan pengecekkan lebih lanjut, kandungan morfin yang dikonsumsi pejabat itu berasal dari obat penahan rasa nyeri atau sakit jantung.

Untuk memastikan kembali kebenarannya, lanjut mantan Kepala BNN Tanjungpinang ini, bersangkutan diminta menunjukkan barang buktinya. Baik bentuk atau sisa obat yang diberikan sekaligus resep dokter yang dianjurkan untuk dikonsumsinya.

“Memang ada satu pejabat yang positif. Tapi hasil cek ulang, ternyata kandungan narkoba itu dari obat penyakit jantung. Sehingga pejabat itu tidak tergolong sebagai pengguna maupun pemakai narkoba yang aktif,” bebernya.

Obat yang mengandung unsur narkotika, sambungnya, memang boleh digunakan atau sah-sah saja dikonsumsi. Namun obat itu hanya sebatas untuk menghilangkan penyakit yang diderita oleh pasien dan telah dianjurkan oleh tim medis untuk dikonsumsi. Itupun harus melalui resep resmi dari tim medis karena jika diperoleh diluar dari resep dikawatirkan akan digunakan sembarangan.

“Banyak pejabat yang positif menggunakan morfin ketika dites. Namun mayoritasnya mereka gunakan untuk obat penghilang rasa sakit seperti obat jantung. Jadi ini tidak masalah dan sah-sah saja,” katanya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan kegiatan ini dilakukannya sebagai upaya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai pemerintahan. Bahkan ia bersama BNNP Kepri berkomitmen penuh untuk menciptakan Pemkab Bintan sebagai lingkungan kerja bebas dari narkoba (besinar)

“Kami akan terus berupaya memerangi peredaran narkoba diwilayah kabupaten Bintan. Salah satunya ciptakan pegawai yang bersinar,” kata Apri usai mengikuti tes urine.

Kata dia, tes urine yang dilaksanakan saat ini merupakan tahap pertama. Pegawai yang ikut serta hanya 350 orang dari eselon II dan III serta dinas Satpol PP dan PU. Sedangkan 4.086 pegawai yang belum mengikutinya akan didaftarkan ke tahap selanjutnya.

“Jika ada pegawai yang terbukti pengguna dan pemakai ataupun pengedar. Maka saya takkan melindunginya bahkan tak sedikitpun terlintas untuk memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun. Tetapi akan saya pecat dan serahkan ke pihak berwenang agar diproses hukumnya,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar