Ada 7.000 Hektare Lahan Tidur di Batam

457
Pesona Indonesia
ilustrasi foto: rezza herdiyanto / batampos
ilustrasi
foto: rezza herdiyanto / batampos

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebut ada 7.000 hektare lahan tidur di Batam. Kondisi ini, menurutnya, sangat menghambat roda pembangunan dan perekonomian di kota industri ini.

Menurut Darmin yang juga Ketua Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam ini, sistem pengelolaan lahan di Batam masih berantakan sehingga perlu hukum ditegakkan. “Ada 7.000 lahan tidur dan harus segera dipublikasikan di koran. Sertakan juga nomor Penetapan Lokasi (PL)-nya dengan tujuan untuk memanggil pemiliknya,” jelas Darmin saat menerima kunjungan dari pejabat BP Batam di rumah dinasnya di Jakarta, Minggu (16/10).

Setelah proses pemanggilan akan dilakukan verifikasi. Dan dari data yang telah dikumpulkan, BP Batam akan mengetahui siapa saja pemilik lahan tidur yang masih berniat melakukan pembangunan atau tidak. “Kalau tidak ya serahkan kembali ke negara,” imbuhnya.

Menyelesaikan persoalan lahan merupakan fokus utama yang harus dikerjakan oleh BP Batam saat ini. “Yang penting dipersiapkan betul segala sesuatunya agar aspek legalnya kuat,” jelasnya.

Setelah aspeknya menjadi kuat, BP Batam juga diminta mematangkan aspek sistem pengelolaan lahan agar pengalokasian 2.000 hektare lahan yang tersisa dan belum dialokasikan bisa dilakukan dengan matang.

Darmin kemudian menjelaskan persoalan mengenai lahan ini mengemuka sejak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit dengan hasil yang menyatakan banyak temuan terkait proses pengalokasian lahan yang bermasalah sebelum pimpinan baru BP Batam dilantik pada 5 April.

Selain masalah lahan, BP Batam juga mengajukan kenaikan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) termasuk kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Dan sekarang, kenaikan tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016.

“Dan menurut pasal 33, PMK ini akan berlaku 15 hari setelah diundangkan,” jelas Darmin lagi. (jpg/leo)

Respon Anda?

komentar