Berkas Delapan Tersangka Korupsi Diserahkan ke Pengadilan Tipikor

321
Pesona Indonesia
Aris Hardy Halim (berkacamata) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos batam. foto: yusnadi / batampos
Aris Hardy Halim (berkacamata) tersangka kasus korupsi dana bansos batam.
foto: yusnadi / batampos

batampos.co.id – Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Delapan orang tersangka dari dua kasus tindak pidana korupsi yang ditangani tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kepri, Jumat (21/10) mendatang, akan di limpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, N Rahmat, mengatakan saat ini pihaknya tengah melengkapi persyaratan dan melengkapi BAP agar saat dilimpahkan tidak ada kendala. ”Iya ini lagi dilengkapi, karena takut tercecer dan jika tidak lengkap maka akan tertunda terus dilimpahkan,”ujar Rahmat.

Dikatakan Rahmat, pihaknya mengakui lamban melimpahkan berkas tersebut. Hal itu, karena proses dari awal penyelidikan hingga penyidikan dilakukan oleh penyidik Pidsus.

”Ya dengan jumlah Jaksa yang terbatas, akhirnya kami bisa merampungkan berkas Delapan orang tersangka,” kata Rahmat.

Adapun berkas delapan tersangka korupsi yang akan dilimpahkan Kejati Kepri ke Pengadilan Tipikor diantaranya, tiga tersangka kasus dana bantuan sosial (Bansos) Pemko Batam tahun 2011-2012 untuk PS Batam, dengan nama Aris Hardi Alim, Rustam Sinaga dan Khairullah, dengan kerugian negara Rp 715 juta.

Selanjutnya masih dari kasus korupsi dana Bansos Batam, untuk Guru Taman Pendidikan Quran dengan tersangka Jamiat, Ketua umum Badan Musyawarah Guru (BMG) Kota Batam, Abdul Samad dan Junaidi. Kerugian negara yang timbul dalam penyaluran insentif itu senilai Rp 3,9 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp 6,4 miliar.

Kemudian menyusul, dua tersangka dugaan korupsi pengadaan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Anambas di Tanjungpinang atas nama Radja Tjelak Nurjalal, yang merupakan mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Zulfahmi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Anambas. Dalam kasus ini negara dirugikan senilai Rp 1,499 miliar.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar