Menteri PAN-RB Asman Abnur Minta Nama Pelaku Pungli Diumumkan ke Publik

446
Pesona Indonesia
Menteri PAN-RB, Asman Abnur. Foto: Rakka Denny/Jawapos
Menteri PAN-RB, Asman Abnur. Foto: Rakka Denny/Jawapos

batampos.co.id -Pejabat maupun pegawai pemerintah, khususnya yang bekerja di sektor pelayanan publik, jangan coba-coba melakukan pungli. Sebab meski nilainya kecil tetap akan diproses hukum.

Tak hanya itu, pejabat atau pegawai yang terbukti melakukan pungli, tak hanya diproses hukum, tapi juga namanya akan diumumkan ke publik untuk memberikan efek jera.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur bahkan sudah membuat kebijakan tersebut, sebagai respon dari perintah Presiden Jokowi melawan Pungli.

“Iya, jika ada oknum aparat negera terlibat pungli, maka identitasnya akan diumumkan di publik,” tegas Asman di Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Keputusan itu dituangkannya dalam Surat Edaran (SE) MenPANRB yang isinya tentang tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah.

“Kami mengharapkan seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk secara tegas melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pungli sebagai bagian dari upaya konkret pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Selain itu, Asman meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Internal Instansi Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemda melakukan quality assurance atas kegiatan APIP terkait pemberantasan pungli.

Dalam SE tersebut, terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk memberantas pungli di instansi pemerintah. Langkah pertama, kata Asman, adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil cara-cara efektif untuk memberantas pungli.

“Kedua, menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungli, dan ketiga melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain,” paparnya.

Politikus PAN itu juga mengajak seluruh pimpinan pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi infomasi (TI) guna mengurangi pertemuan langsung  antara pemberi dan penerima layanan.

Dia mengimbau kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk membuka atau memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan serta persyaratannya secara transparan.

Dari segi pengawasan, sebut dia, tentu saja pimpinan harus meningkatkan sistem monitoring internal untuk mencegah terjadinya praktik pungli.

“Selain itu harus dilakukan upaya meningkatkan integritas aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing,” tukasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi X DPR itu mengajak supaya seluruh jajaran instansi pemerintah membuka akses yang mudah bagi masyarakat.

Khususnya dalam menyampaikan keluhan pengaduan, serta mendorong masyarakat tidak takut mengadu. Lebih dari itu, sambung Asman, aparat juga harus merespons secara cepat terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

“Kami juga akan menerapkan sistem pengaduan internal (whistle blower system) untuk membuka serta mencegah terjadinya pungli,” tambahnya.

Para pimpinan instansi pemerintah juga dimintanya agar menugaskan APIP untuk mendorong dan memantau langkah-langkah pencegahan dan deteksi terjadinya pungli.

“Saya minta agar hasil-hasil penindakan diumumkan secara rutin kepada seluruh ASN di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Dengan demikian bisa memberikan pelajaran dan efek jera bagi aparatur  lainnya sehingga tidak melakukan perbuatan serupa,” tutupnya.

Untuk diketahui, SE tersebut tidak hanya bersifat internal Kementerian PANRB, tetapi juga ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan  Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural (LNS), Gubernur, Bupati dan Walikota. (uya/JPG)

Respon Anda?

komentar