Pembahasan Perda SOTK Pemprov Kepri Mundur ke November

408
Pesona Indonesia
 Teddy Jun Askara. foto:rpg
Teddy Jun Askara. foto:rpg

batampos.co.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan SOTK Pemprov Kepri, Teddy Jun Askara menyebutkan, pembahasan tim kerjanya tentang draf rancangan peraturan daerah tersebut dipastikan mundur hingga ke November. Ada suatu kendala yang sebelumnya tidak terbaca oleh timnya.

“Memang ada beberapa yang datang dan menyampaikan alasan-alasan kalau dinas terkait tak mau dilebur. Sehingga Pansus SOTK perlu duduk bersama dengan masing-masing SKPD untuk mengkomunikasikan alasan peleburan atau pemisahan itu,” kata Teddy, kemarin.

Menurut Teddy hal itu lumrah-lumrah saja. Mengingat mereka pun dalam menolak usulan peleburan juga menggunakan argumentasi yang sudah melalui kajian. Tapi, Teddy menegaskan bahwasanya upaya peleburan instansi yang kini sedang dibahas pansus itu juga mendasar pada PP Nomor 18 dan juga hasil koordinasi dengan Kemendagri.

“Mau gimana pun, kalau memang harus dilebur itu sudah sesuai peraturan. Dan jangan lupa gubernur juga yang mau efisiensi,” kata politisi muda yang akrab disapa TJA ini.

Selain itu, Teddy menjelaskan bahwasanya penambahan waktu pembahasan hingga November ini juga berkenaan dengan padatnya agenda DPRD Provinsi Kepri yang juga dalam waktu bersamaan mesti membahas sejumlah ranperda yang belum disahkan. Sehingga agar segala pembahasan berjalan maksimal mesti diambil titik tengah dengan saling mengisi jeda pada tiap-tiap pembahasan.

“Hampir semua pembahasan menjadi prioritas. Dikarenakan mengejar waktu tenggat,” ujar Teddy.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menyebutkan, meminta Pansus SOTK bisa bekerja cepat mengingat masih ada sejumlah agenda penting lain yang harus dibahas di tingkat legislatif.

“Selain itu agar nantinya kami bisa membahas anggaran dan RPJMD dengan kepala SOTK yang baru,” kata Jumaga.

Jumaga optimistis pembahasan Ranperda SOTK ini bisa selesai tepat waktu. Lantaran pemerintah juga sudah menyiapkan perangkatnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016. “Jadi mana yang mau digabung, dipisah, atau dibentuk baru tinggal mengacu pada aturan yang ada. Jadi saya kira akan lebih mudah,” papar Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar