Pengusaha dan Warga Keluhkan Kenaikan Tarif UWTO, Gubernur Lapor Presiden

788
Pesona Indonesia
Nurdin Basirun,Gubernur Kepri. Foto: batampos
Nurdin Basirun,Gubernur Kepri. Foto: batampos

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengaku akan menyampaikan keluhan pengusaha dan masyarakat Batam terkait kenaikan tarif UWTO di BP Batam. Hal ini akan ia sampaikan dalam rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi, di Jakarta.

“Saya sudah terima undangan rapat koordinasi dari Bapak Presiden dalam minggu ini di Jakarta,” ujar Nurdin, Senin (17/10).

Menurut Nurdin, pembangunan ekonomi di Batam memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian di Kepri secara umum. Untuk itu, dia beraharap kebijakan kenaikan tarfi UWTO tidak mengganggu stabilitas dan pembangunan di kota industri ini.

“Jangan sampai daya tarik Batam yang sudah menjadi primadona investor pupus. Hanya karena persoalan regulasi yang membuat hiruk pikuk daerah,” papar mantan Bupati Karimun tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan kehadiran BP Batam adalah untuk memperkuat perekonomian di kota industri itu.
Karena strategisnya BP Batam, jangan sampai kebijakan yang dibuat membuat situasi perekonomian dan pemerintahan di kota itu tidak kondusif.

Untuk itu dia mendesak Menko Perekonomian Darmin Nasution memperluas fungsi BP Batam dalam mengembangkan investasi. Sedangkan persoalan lahan diserahkan sepenuhnya kepada Pemko Batam.

“Kebijakan BP Batam sekarang seperti mengembalikan dua matahari bersinar kembali di Batam. Kewenangan Pemko Batam tidak boleh dikebiri oleh institusi lain, dengan alasan apapun,” ucapnya.

Legislator asal PKS itu mengatakan ketidakteraturan dalam mengelola Batam menimbulkan permasalahan rumit. Kekuasaan yang tumbuh akibat kewenangan yang diberikan kepada BP Batam membebani masyarakat.

Dia juga menagih janji Menko Perekonomian yang akan membenahi BP Batam dalam waktu enam bulan. Sekarang sudah satu semester pimpinan baru BP Batam melaksanakan tugas, namun menurut dia kondisinya tidak semakin baik.

Pemerintah pusat seharusnya paham tentang daerah, dan memberikan kemudahan dan rasa keadilan kepada masyarakat Kepri, khususnya Batam.

“Harus disepakati, perekonomian di Batam diperkuat, semakin maju. Penguatan perekonomian di Batam akan memperkuat bangsa dan negara di kawasan perbatasan di Kepri,” ujarnya.

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengungkapkan penyesuaian tarif baru UWTO dinilai perlu untuk meningkatkan daya saing Batam di dunia internasional. Karena sudah 20 tahun sejak 1997, tarif UWTO tidak pernah berubah.

“UWTO ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatan pelayanan,” jelasnya.

Hatanto juga menegaskan tarif UWTO yang baru ini merupakan usulan dari pengurus BP Batam yang lama. “Usulan ini berdasarkan audit dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 yang menyatakan tarif UWTO perlu ditinjau kembali,” ungkapnya.

BP Batam menjamin dasar dari penyesuaian tarif ini telah mempertimbangkan sejumlah aspek seperti azas keadilan dan kepatutan, kontinyuitas pengembangan Batam, daya beli, dan aspek persaingan yang sehat.

“Kebijakan tarif baru ini juga sangat berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tarif perpanjangan sewa lahan untuk perumahan sederhana dan Kavling Siap Bangun (KSB) misalnya, justru turun dibandingkan tarif lama,” terangnya.

Karena itu, Hatanto berharap kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari investor, pengusaha, pemerintah daerah dan termasuk masyarakat agar bisa memahami kebijakan penyesuaian tarif baru sewa lahan ini.(jpg/leo/bpos)

Respon Anda?

komentar