Permohonan KTP-el Capai 7.000 Lembar, Tapi Tak Bisa Dicetak

417
Pesona Indonesia
Salah seorang warga Karimun, ketika melakukan perekaman e-KTP di kantor Camat Karimun.foto:tri haryono/batampos
Salah seorang warga Karimun, ketika melakukan perekaman e-KTP di kantor Camat Karimun.foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Pencetakan blanko KTP-el, dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, terkendala anggaran. Sedangkan permohonan pembuatan KTP-el sudah mencapai 7.000 jiwa.

“Yang antre cukup banyak. Mereka rata-rata sudah melakukan rekaman data di kecamatan-kecamatan. Tapi, untuk dicetak e-KTP masih terkendala dengan bahan dan anggaran,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, Muhammad Tahar, Senin (17/10) di ruang kerjanya.

Sementara pelaksanaan perekaman, baik yang dilakukan di sekolah-sekolah maupun di kecamatan, sudah mencapai 4.000 jiwa. Namun, kendalanya data yang telah direkam tidak semuanya bisa dikirim ke pusat. Artinya, data perekaman yang masuk ke server pusat masih antre. Jadi server pusat tidak menerima data rekaman di kabupaten/kota secara serentak.

“Ya antre, kita hingga kini masih tetap mengirim data rekaman ke pusat. Sedangkan, bahan yang sudah ada saat ini hanya bisa untuk 4.000 lembar. Dan sudah 2.500 digunakan frame record atau dengan kata lain pencetakan KTP-el yang sangat penting sekali. Seperti, untuk pengurusan paspor yang secara mendadak dibutuhkan KTP-el untuk keperluan emergency sakit,” jelasnya.

Kemudian, masih ada tersisa 1.500 lembar lagi yang masih menunggu anggaran dari APBD-P 2016 sekitar Rp 200 juta untuk pembelian tinta maupun kebutuhan pendukung lainnya. Dimana, anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan selain kebutuhan tinta sekaligus perbaikan 4 server yang rusak di kecamatan.

“Tinggal tunggu pencairan saja. Baru kita bisa melakukan pencetakan KTP-el maupun KK, tapi tidak semuanya hanya 1.500 lembar saja. Sisanya, tunggu dari Pusat yang dipastikan pada tahun 2017 mendatang,” tuturnya.

Untuk mengatasi ketersediaan blangko KTP-el, telah keluar surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri format surat keterangan sebagai pengganti KTP-el yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten/kota.

“Kita bisa keluarkan pengganti KTP-el dengan surat keterangan yang dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan kebutuhan lainnya yang mendesak,” kata Tahar lagi.

Sementara anggota banggar DPRD Karimun M Yusuf Sirat ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwa dalam APBD-P 2016 tersebut sudah dimasukkan anggaran karena kebutuhan mendasar pelayanan publik di Disdukcapil Karimun.

“Sesuai dengan surat dari mendagri diperbolehkan. Kita sangat mendukung, sebagai pelayanan publik perlu dianggaran. Dan itu gratis dalam pengurusannya,” katanya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar