SOTK Pemkab Anambas Kian Ramping, Hanya Ada 26 SKPD

526
Pesona Indonesia
Kantor Pemerintahan Kabupaten Anambas. foto:syahid/batampos
Kantor Pemerintahan Kabupaten Anambas. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Kepulauan Anambas dipastikan semakin ramping. Dari 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), nantinya akan dirampingkan menjadi 26 secara keseluruhan.

Rinciannya, dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Satu Inspektorat, 11 Dinas, Tiga Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 7 kecamatan dengan Total 25 SKPD. Ditambah Badan Perbatasan, jadi jumlahnya menjadi 26 SKPD. Namun Badan Perbatasan ini statusnya di luar SOTK pemerintah daerah karena dibentuk langsung dari pusat.

Sebelumnya pemerintah daerah pernah mengusulkan perampingan SOTK kepada DPRD dari 34 menjadi 31, namun saat pembahasan di DPRD dan setelah konsultasi ke Dirjen Otda Kementrian dalam Negeri akhirnya didapatkan SOTK sebanyak 26. “Hari ini Pansus ke Provinsi dalam konteks untuk mematang SOTK ini,” ungkap Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, Senin (17/10).

Kata Wan zuhendra, dengan adanya perampingan itu, maka ada sejumlah SKPD yang bergabung menjadi satu. Contohnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, lalu di Dinas Perhubungan juga gabung dengan Badan Lingkungan Hidup dan lain-lain. Sedangkan Dispenda dan keuangan digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. “Kita memang melakukan perampingan, namun peran kerja dan volumenya tetap sama,” ungkapnya.

Ketika disinggung dengan pengabungan sejumlahdDinas tersebut apakah akan terjadi pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tidak, ia memastikan tidak akan ada pengurangan. Semuanya akan diberdayakan. “Untuk sementara belum terfikir mengenai pengurangan pegawai,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, Wan juga memastikan kalau pihaknya akan profesionl dalam menempatkan pejabat untuk mengisi posisi sejumlah Kepala SKPD yakni dengan melakukan open bidding. “Kita tetap melaksanakan open bidding dalam menempatkan Kepala SKPD,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Pansus SOTK Muhamad Dai juga menyampaikan saat ini pihaknya ke Provinsi untuk mematangkan SOTK yang ada, Pansus akan berkerja secara maksimal agar SOTK ini tidak menghambat pembahasan APBD 2017. “Bila perlu sambil berjalan bersamaan, jadi jika sudah ada dinasnya pembahasan dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar