Tarif UWTO Batamcenter Paling Mahal

954
Pesona Indonesia
Gedung BP Batam. Foto: cecep mulyana / batampos
Gedung BP Batam. Foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akhirnya merampungkan Peraturan Kepala (Perka) yang mengatur tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Tarif baru UWTO ini dikelompokkan berdasarkan kelurahan.

Tarif perpanjangan UWTO bagi permukiman untuk 20 tahun ke depan, tarif termurah untuk kawasan di Kelurahan Tanjungpiayu, Kecamatan Seibeduk. Yakni Rp 15.100 per meter persegi. Sementara tarif perpanjangan termahal untuk permukiman di wilayah Kelurahan Teluk Tering, Batamcenter, yakni Rp 89.000 per meter persegi.

“Perka ini ditandatangani dan diberi nomor malam ini, dan bisa dilihat di website layanan BP Batam besok,” kata Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, saat jumpa pers terkait Perka UWTO di Harris Hotel Batamcentre, tadi malam (17/10).

Dalam Perka tersebut BP Batam juga membagi kategori permukiman ke dalam tiga kelompok. Pertama, rumah tapak sederhana (RTS) dan rumah susun yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kedua, rumah kelas menengah yang memiliki kisaran luas tanah 72 meter dan juga rumah yang berada di Kavling Siap Bangun (KSB).

“Dan ketiga apartemen. Untuk apartemen akan dibedakan antara apartemen sederhana dan apartemen mewah,” ungkapnya.

Untuk permukiman, tarif baru ini sebenarnya malah mereduksi nilainya dari tarif UWTO yang lama.

Contohnya, tarif paling mahal untuk perpanjangan UWTO selama 20 tahun bagi pemukiman di Batamcentre saat ini adalah Rp 89.000 per meter, turun dari tarif sebelumnya yakni Rp 89.700 per meter.

Begitu juga dengan tarif termurah di Tanjungpiayu yang pada awalnya di Rp 15.900 per meter, sekarang hanya Rp 15.100 per meter.

Sedangkan untuk sarana ibadah dan olahraga yang sebelumnya masing-masing bernilai Rp 15 ribu per meter dan Rp 25 ribu per meter, sekarang keduanya turun menjadi Rp 5.000 per meter.

Penjabaran Perka BP Batam akan memerinci kembali tarif-tarif tersebut yang diatur sesuai dengan zonasi per kelurahan dan jenis peruntukannya.

Sedangkan untuk industri, Perka akan membedakan tarif antara industri yang membuang limbah dan industri yang ramah lingkungan. “Pada dasarnya kita tak bisa melarang, makanya harga tarif yang diberikan harus tinggi,” ungkapnya.

Hatanto juga menyebut, tarif perpanjangan UWTO untuk industri di kawasan Batamcenter juga paling mahal. Yakni Rp 330 ribu per meter.

Sedangkan untuk industri ramah lingkungan yang mampu memberikan nilai tambah dan membuka banyak lapangan kerja akan mendapatkan tarif yang pantas dan diberikan insentif.

“Sehingga nantinya akan mendorong orang masuk kesini dan akan ada upaya mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan mendorong pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Pria berkacamata ini juga memahami bahwa apapun keputusan yang diambil pasti mendapat resistensi dari sejumlah pihak.

“Kami di sini memang harus mengeluarkan peraturannya. Kami tak bisa berhenti, pelayanan harus tetap jalan, karena kalau berhenti gara-gara itu, kami juga salah,” jelasnya.

Ia juga menerangkan sebenarnya waktu yang diberikan untuk menyusun Perka ini adalah dua minggu. Namun, mereka baru menerima salinan dari PMK Nomor 148 Tahun 2016 terhitung Jumat (14/10). “Kami hanya punya waktu empat hari untuk menyusunnya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto menjelaskan penyesuaian tarif UWTO yang baru ini mempertimbangkan arah pembangunan Kota Batam.

“Perlu dipahami, kenaikan tarif lahan ini mempertimbangkan sektor industri apa yang akan diunggulkan nanti dan akan dipromosikan,” jelasnya.

Ia juga mengatakan klasifikasi tarif UWTO yang baru berdasarkan zonasi per kelurahan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi di kawasan yang rendah pertumbuhan ekonominya.

“Di kawasan Batam Selatan tidak hidup. Makanya tarif pemukiman di sana dibuat menjadi paling rendah agar pembangunan mengarah ke sana,” katanya.

Eko juga menjelaskan bahwa tarif murah untuk permukiman khususnya untuk rumah susun bertujuan untuk mendorong penduduk ke arah pemukiman vertikal.

Selain itu, perhitungan UWTO berdasakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) benar adanya. Namun tidak benar-benar murni menjadi penentu.

“Karena ada lahan di pasaran dijual Rp 8 juta per meter. Masa tarif sewanya Rp 100 ribu per meter,” ungkapnya.

Makanya tarif baru UWTO dibuat menganut konsep rentang tarif atas dan bawah. Dengan mempertimbanngkan bahwa nilai lahan dan bangunan akan semakin meningkat tiap tahunnya begitu juga dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tarif ini dibuat dengan nilai tertinggi mencapai jutaan untuk mengakomodirnya.

Dasar dari konsep ini adalah melalui pernyataan Eko sebelumnya yang mengatakan bahwa rentang tertinggi belum akan digunakan dalam lima tahun kedepan.

“Supaya tidak ada revisi lagi,” imbuhnya.

Kapolda Kepri, Brigadir Jenderal Sambudi Gustian meminta kepada para pengusaha yang mempermasalahkan tarif baruUWTO ini sebelumnya agar bisa berpikir realistis karena pada dasarnya peraturan mengenai tarif UWTO ini dirancang oleh pemerintah pusat.

“Tanah Batam inikan milik pemerintah. UWTO pasti bakal tetap berlaku. Jadi saya minta situasi tetap kondusif. Pengusaha dan BP Batam jangan terpecah belah dan harus saling komunikasi,” ungkapnya.(leo/bpos)

Respon Anda?

komentar