BBM Se-Indonesia Kini Harganya Seragam

597
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan satu harga BBM. Kebijakan satu harga BBM itu disampaikan presiden setelah menginspeksi pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua, kemarin (18/10). Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi perbedaan harga BBM antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

”Contohnya, (premium) Rp 6.450 per liter. Sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya Rp 50 ribu, Rp 60 ribu, sampai Rp 100 ribu per liter. Bayangkan,” ujar Presiden Jokowi. Bahkan, masyarakat Papua tidak bisa protes atas harga BBM yang selangit itu.

Berbeda halnya dengan di Jawa yang ketika ada kenaikan Rp 1.000 saja langsung disambut gejolak. Presiden mengakui, di satu sisi, kebijakan tersebut bakal merugikan Pertamina. Sebab, biaya angkut BBM ke daerah terpencil memang tergolong tinggi. Berdasar hitungan, kerugian yang harus ditanggung Pertamina mencapai Rp 800 miliar per tahun untuk menyalurkan BBM ke Papua.

Meski demikian, presiden tidak mau ambil pusing soal kerugian tersebut. Yang penting, masyarakat Papua bisa menikmati BBM dengan harga sama dengan di Jawa. ”Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana. Itu urusan Pertamina,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dia mengingatkan, sebagai BUMN, Pertamina sudah memperoleh banyak hak istimewa dalam berbisnis. Karena itu, dirasa wajar apabila pemerintah meminta Pertamina memberi keadilan dalam hal harga BBM. Presiden optimistis keuntungan Pertamina tidak akan tergerus gara-gara kebijakan tersebut.

Untuk mendukung kebijakan satu harga BBM, pemerintah membeli pesawat angkut BBM yang dioperasikan Pelita Air, anak usaha Pertamina. Satu pesawat mampu menampung 4 ribu liter BBM. Saat ini Pertamina baru memiliki dua pesawat. ”Nanti tambah lagi menjadi lima. Untuk Papua dan Kalimantan Utara,” tutur Jokowi.

Pertamina juga mengembangkan sembilan lembaga penyalur baru atau APMS (agen penyalur minyak dan solar). APMS tersebut disebar di delapan kabupaten. Masing-masing tujuh kabupaten di Provinsi Papua dan satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Program itu berjalan sejak Agustus.

Presiden menambahkan, pihaknya juga meminta Kapolda Papua mengawasi pendistribusian BBM. Jangan sampai harga yang murah membuat kasus penimbunan BBM oleh konsumen marak di Papua. Kecuali, bila ada penjual eceran yang memang membeli di SPBU untuk dijual lagi dengan selisih harga tipis.

Di tempat yang sama, Dirut Pertamina Dwi Sutjipto menegaskan, harga premium Rp 6.450 dan solar Rp 5.150 itu bisa diberlakukan sejak Selasa (18/10). ”Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau APMS,” ujarnya.

Pertamina memang akan menanggung sendiri seluruh biaya angkut BBM itu. Kondisi geografis Papua yang didominasi wilayah pegunungan dan pedalaman diakuinya sulit untuk mendistribusikan BBM. Tingginya logistik membuat harga jual BBM sangat mahal.

Pertamina, lanjut Dwi, merespons dengan beberapa langkah. Yakni, mendatangkan pesawat khusus air tractor. Selain itu, mendirikan lembaga penyalur Pertamina di delapan kabupaten pegunungan dan pedalaman. Sejak kemarin setiap liter minyak tanah dijual Rp 2.500, solar Rp 5.150, dan premium Rp 6.450.  (byu/dim/c6/c11/oki/jpg)  

Respon Anda?

komentar