Bupati Natuna Minta Kuota Ekspor Napoleon Dibuka

925
Pesona Indonesia
Bupatu Natuna, Hamid Rizal (baju putih) saat mengikuti rapat bersama Plt Direktur Jenderal Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Bambang Hendroyono di Jakarta, Selasa (18/10). foto:ist
Bupatu Natuna, Hamid Rizal (baju putih) saat mengikuti rapat bersama Plt Direktur Jenderal Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Bambang Hendroyono di Jakarta, Selasa (18/10). foto:ist

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal memunuhi undangan rapat Plt Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Bambang Hendroyono di Jakarta, Selasa (18/10), terkait usulan kuota ekspor ikan napoleon Bupati Natuna.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, dalam pertemuan tersebut Dirjen KSDAE menyepakati akan diterbitkan kuota tangkap benih dan ekspor di wilayah Natuna dan Anambas dengan mengikuti rekomendasi scientific authority yakni LIPI.

Setelah itu, kata Hamid, managemen authority, dalam hal ini KemenLHK akan menerbitkan kuota tangkap dan kuota ekspor sesuai potensi yang ada dengan memperhatikan kelestarian potensi ikan napoleon. Untuk penentuan kuota tangkap dan ekspor sepenuhnya diserahkan kepada LIPI.

“Ekspor napoleon yang diizinkan adalah ukuran 1 sampai 3 kilogram per ekor dan diperoleh dari hasil penangkaran dalam bentuk pembesaran. Selama ini dikeluhkan nelayan budidaya, karena hanya dibolehkan ukurannya kurang dari satu kilo,” kata Hamid.

Untuk menyepakati ekspor di Natuna dan Anambas, pemerintah kabupaten diminta agar membuaf surat resmi kepada Menteri LHK, Menteri keuangan, Dirjen Bea Cukan, Menteri Perdagangan, Menteri Keluatan dan Perikanan, dengan tembusan Menko Maritim.

Disepakati pula, ekspor ikan melalui pelabuhan laut Sedanau dan Pelabuhan Laut Tarempa. Selanjutnya manajemen authority Kemen LHK menyampaikan notifikasi kepada CITIES dengan lampiran Bupati Natuna dan Bupati Anambas.

Untuk usulan kuota tahun 2017, kata Hamid, BNKSDA Riau bersama sama KKP, Pemda Natuna segera mengusulkan kuota atas usulan Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna dan Anambas.

Terkait kapal pengangkut ikan hidup agar perusahaan pemilik SIKPI mengajukan kepada Ditjen Perikanan Budidaya terkait penyesuaian ruang lingkup perizinan, sehingga dapat mengangkut napoleon melalui laut.

“Kita juga upayakan, agar ekspornya bisa gunakan kapal laut, menyesuaikan kondisi daerah Natuna. Tapi ini belum final masih ada proses lagi, saya berharap Natuna diperhatikan serius,” ujar Hamid.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar