Disperindagkop Lingga Surati 110 Koperasi untuk Jolok Dana Bantuan Kementerian Koperasi

277
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Untuk meningkatkan dan menggesa percepatan pengembangan seluruh koperasi di Tanah Bunda Melayu ini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Lingga, Muzamil Ismail melayangkan surat kepada 110 koperasi yang ada sebagai pemberitahuan adanya dana bantuan dari Kementerian Koperasi.

“Tiga hari lalu kami telah melayangkan surat kepada seluruh koperasi di Kabupaten Lingga. Tujuannya agar mereka melengkapi berkas dan proposal untuk menjolok dana Kementerian Koperasi,” kata Muzamil ketika ditemui di Dabo Singkep, Selasa (18/10) pagi.

Bantuan dari Kementerian Koperasi ini ditujukan sebagai dana penyokong perluasan dan penguatan modal bagi koperasi sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Maksimal bantuan sebesar Rp 40 juta itu tergolong lunak dan memudahkan bagi pengurus koperasi untuk pengembalian dana bantuan tersebut.

Namun, aku Muzamil, bantuan tersebut juga ada yang bersifat hibah berbentuk tunai jika koperasi bersangkutan sesuai dengan persyarakat yang ada.

“Syaratnya, koperasi yang mengajukan bantuan belum pernah mendapat bantuan modal serta telah beroperasi secara aktif selama dua tahun atau lebih,” ujar Muzamil.

Di Kabupaten Lingga, sebanyak 110 koperasi yang terdata di Disperindagkop. Namun hanya 57 koperasi yang dinilai aktif dan terus berjalan. Sedangkan bidang usaha yang mendominasi di koperasi yang ada saat ini adalah bidang usaha simpan pinjam.

Muzamil menambahkan, pihaknya terus menggesa pertumbuh kembangan koperasi di Kabupaten Lingga, dengan tujuan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang saat ini semakin menurun.

Untuk itu, Muzamil juga menyatakan kepada seluruh kepala desa untuk segera membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) yang nantinya sebagai cikal-bakal pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini dinilai sangat membantu untuk menjadikan desa sebagai daerah yang dapat mandiri.

“Dana desa yang alokasinya untuk penguatan ekonomi masyarakat, bisa digunakan sebagai modal BUMDes. Tentunya berdasarkan perdes, besaran dana yang dianggarkan,” tutup Muzamil. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar