Kapolda Dorong Gubernur Tumpas Pungli, Gubernur Ingatkan Bupati/Walikota

445
Pesona Indonesia
Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian.
Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian.

batampos.co.id – Kapolda Kepri, Brigjen Pol. Sam Budigusdian mendorong Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk melakukan beres-beres pungli di lingkungan Pemprov Kepri. Sementara itu, Gubernur Nurdin Basirun mengingatkan Bupati dan Walikota di Provinsi Kepri untuk ikut memberantas pungli.

“Aksi beres-beres pungli bukan hanya dilakukan ditubuh Polri saja. Tetapi instasi pemerintahan yang menyangkut pelayanan publik juga harus dibereskan,” ujar Kapolda Kepri, Sam Budigusdian menjawab pertanyaan media usai rapat akhir Festival Bahari Kepri (FBK) di Aula Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (18/10)

Menurut Kapolda, kasus pungli yang ditemukan di Disdukcapil Batam adalah pada pengurusan surat kematian dan surat kelahiran. Sebelum itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur, Walikota, dan Bupati sebelum bertindak. Karena ini merupakan arahan langsung dari Presiden.

“Semangatnya bukan menangkap, tetapi untuk memberantas pungli. Secara institusi, Polri juga sudah membentuk Satgas Merah-Putih untuk melakukan monitoring. Kami juga sudah membentuk Satgas tersendiri,” papar Kapolda.

Ditambahkannya, niat dari aksi beres-beres pungli ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada. Semangatnya melaksanakan reformasi pelayanan publik yang bersih. Atas dasar itu, Kapolda minta kerjasama semua pihak maupun masyarakat, apabila ada ditemukan praktek pelayanan publik untuk segera melapor.

“Peran masyarakat juga sangat diharapkan untuk aksi beres-beres pungli ini. Kalau ada mengalami atau melihat segera laporkan kepada kami,” tutup Kapolda.

Ditempat yang sama, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan pihaknya sudah meminta Inspektorat Provinsi Kepri dan Satpol PP Kepri melakukan monitoring. Menurut Nurdin, semangat reformasi birokrasi menjadi ruh untuk memberikan pelayanan yang prima dan bebas pungli. Apalagi ini sudah menjadi program nasional.

“Kepada Bupati/Walikota juga harus bergerak, sehingga segela bentuk pelayanan publik di Provinsi Kepri bebas dari praktik pungli. Kasus yang ada, harus menjadi media pembelajaran. Sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi,” ujar Nurdin menambahkan.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar