Pansus Minta PDAM Tirta Kepri Susun Rencana Kerja

284
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah. foto:yusnadi/batampos
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Ketua Panitia Khusus Ranperda Penyertaan Modal, Iskandarsyah meminta jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri segera menyusun rencana kerja untuk tahun-tahun ke depan.

“Yang kami minta itu rencana kerja dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang,” ungkap Iskandarsyah, kemarin.

Rencana ini, sambung Iskandarsyah, diperlukan sebagai indikator perbaikan pelayanan PDAM kedepannya. Karena memang maksud dari pemerintah pusat memutihkan hutang PDAM agar dapat menunjukkan peningkatan kinerjanya.

“Kami ingin pelayanan PDAM tidak hanya stagnan saja. Namun, bisa lebih ditingkatkan lagi untuk melayani masyarakat di Bintan dan Tanjungpinang,” tegas pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri ini.

Iskandarsyah bahkan menyebutkan, jika segalanya berjalan sempurna, artinya PDAM berkomitmen tinggi untuk melakukan perbaikan pelayanan ke depannya, bukan tidak mungkin Pemprov Kepri akan menambah penyertaan modal di PDAM ini.

“Jika pelayanan sudah baik, kami bakal genjot supaya PDAM ini bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah,” ujarnya.

Bila tidak ada halangan, rencananya Ranperda Penyertaan Modal ini bakal disahkan 27 atau 28 Oktober mendatang.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menegaskan, panitia khusus Ranperda Penyertaan Modal untuk PDAM tidak bisa bersantai. Karena durasi waktu kerja yang diberikan tidak selama dengan pansus pada ranperda lain. Jumaga menyebutkan, pansus yang diketuai Iskandarsyah ini hanya punya waktu sepuluh hari untuk bekerja.

“Dalam sepuluh hari semuanya harus sudah beres. Jadi tanggal 30 Oktober ini sudah bisa selesai,” tegasnya.

Menurut Jumaga tenggat itu terbilang masuk akal. Bukan maksud hendak menekan atau mempersulit. Karena ia memperkirakan, tugas Pansus Ranperda Penyertaan Modal ini terbilang sekadar membahas rincian mekanisme penghapusan piutang. Menyetujui penerimaan modal dari pemerintah pusat sebesar Rp 22,3 miliar sebagai pemutihan utang PDAM. Kemudian uang tersebut dimasukkan menjadi saham Pemprov Kepri di PDAM.

“Itulah pasal intinya. Tidak ada perjalanan dinas. Tak perlu konsultasi, yang penting perda-kan dulu. Yang penting jangan sampai hilang Rp 22,3 miliar ini,” pungkas Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar