Program Tax Amnesty Mulai Sasar Wajib Pajak dari UMKM

971
Pesona Indonesia
Petugas dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Tanjungbalai Karimun sedang mendata seorang pedagang yang membuka usaha di Pasar Sri Karimun, Jalan Nusantara. foto:sandi/batampos
Petugas dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Tanjungbalai Karimun sedang mendata seorang pedagang yang membuka usaha di Pasar Sri Karimun, Jalan Nusantara. foto:sandi/batampos

batampos.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terus menggali potensi wajib pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Seperti yang dilakukan Kantor Pajak Pratama (KPP) Tanjungbalai Karimun, Selasa (18/10). Program tax amnesty berikutnya mulai menyasar pelaku usaha mikro, kecil dan menangah (UMKM) yang ada di Kabupaten Karimun.

”Kita turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan tentang program tax amnesty yang sudah memasuki tahap kedua. Dan, kegiatan ini serentak dilakukan diseluruh wilayak Provinsi Kepri. Salah satu sasaran kita adalah pengusaha wajip pajak (WP) UMKM yang ada di sepanjang Jalan Nusantara dan WP baru, penunggak pajak dan WP yang belum belum melaporkan hartanya yang ada di luar negeri,” ujar Kepala KPP Tanjungbalai Karimun, Slamet Bagio kepada Batam Pos.

Turun ke lapangan kali ini, kata Slamet, sebagai bentuk sosialisasi dengan memberikan leaflet yang berisi himbauan untuk WP yang belum ikut tax amnesty agar segera mengikutinya. Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada para WP yang sudah mengikuti program ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPP, Bambang Ravani Erlianto menyebutkan, tidak hanya WP pengusaha UMKM saja yang menjadi sasaran pada periode kedua tax amnesty, tetapi termasuk juga WP prominent dan profesi. ”Seperti, WP pejabat daerah, pemuka agama atau tokoh masyarakat, dokter dan pengacara yang ada di Kabupaten Karimun. Dengan mengikuti tax amnesty, maka akan memberikan keuntungan bagi WP. Yakni, penghapusan sanksi administrasi dan dilakukan pemeriksaan sejak tahun lalu,” paparnya.

Adapun jumlah WP di Kabupaten Karimun yang sudah mengikuti tax amnesty dan melaporkan seluruh harta kekayannya, kata Bambang, sampai saat ini jumlahnya sebanyak 1.467 dan jumlah tebusan yang telah diterima negara sebesar Rp 49,5 miliar. Jika masih ada WP yang belum ikut, maka segera ikut dan laporkan ke kantor pajak. Ini merupakan sarana positif bagi WP yang tidak patuh atau selama ini lalai dalam melaporkan dan pembayaran pajak. “Dan, jika tidak ikut ada resiko yang harus ditanggung pada saat dilakukan pemeriksaan pada tahun depan,” ungkapnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar