Ilustrasi KDRT
Ilustrasi KDRT

batampos.co.id – Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kepulauan Anambas jumlahnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Iklan

Pada awal pembentukan P2TP2A tahun 2014 lalu, pelaporan warga atas kasus yang berhubungan dengan KDRT, kekerasan kepada anak dan pencabulan dinilai masih rendah yakni hanya 15 kasus saja. Tujuh diantaranya merupakan kasus KDRT dan 8 kasus pencabulan.

Sementara itu pada tahun 2015 meningkat drastis menjadi menjadi 28 kasus. KDRT ada 6 kasus, kasus kekerasan anak dibawah umur termasuk pencabulan ada 13 kasus dan sisanya kasus ringan yang langsung bisa diselesaikan melalui konsultasi langsung kepada pihak P2TP2A. Meski ada kenaikan jumlah kasus pada tahun 2015. Namun untuk tahun 2016 ini hanya ada 7 laporan saja.

“Tahun ini sepi dari Februari hingga sekarang hanya ada 7 kasus saja. Sebagian kasus hanya berupa konsultasi saja, tapi ada tiga kasus pencabulan dan semuanya sudah diproses bahkan satu diantaranya sudah memasuki masa persidangan,” ungkap Konselor P2TP2A Erdawati yang didampingi dengan stafnya Nori Andriyani.

Erda, menjelaskan, kemungkinan pada tahun 2014 itu P2TP2A baru buka, jadi belum banyak yang tahu dan belum banyak yang melapor. Setelah tahun 2015 laporan yang masuk melonjak menjadi 28 kasus, dimungkinkan karena masyarakat sudah mengetahui adanya P2TP2A .

Jelas Erda, warga yang melaporkan hal ini kekantor P2TP2A, tidak hanya sebatas karena mengalami perlakuan fisik saja, melainkan juga bisa mengenai urusan personal rumah tangga mereka. “Kalau ada warga yang melapor kemudian memerlukan bantuan, kita siap membantu memberikan konseling,” ungkapnya.

Diakuinya pihaknya saat ini masih lemah dalam hal upaya pencegahan terhadap kasus-kasus tersebut karena sosialisasi pencegahan itu belum bisa dilaksakanan kepada masyarakat luas. Hingga sekarang ini sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas kepada anak-anak sekolah. Untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menurutnya harus berkoordinasi dengan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB). (sya/bpos)