Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulaun Anambas Linda Maryati. foto:net
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulaun Anambas Linda Maryati. foto:net

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memang belum pernah berfikir untuk mengurangi jumlah pegawai terutama Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pemerintah tetap akan memberdayakan pegawai yang ada bahkan akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya dengan mengadakan sejumlah pelatihan pengembangan diri.

“Semuanya akan diberdayakan sesuai dengan pangkat dan jabatan. Yang perlu diperhatikan yakni setiap pegawai itu harus mengerti kondisi saat ini dan harus siap ditempatkan dimana saja,” ungkap Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra beberapa waktu lalu.

Namun demikian untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai khususnya PTT, dirasa belum ada usaha yang maksimal dari pemerintah daerah. Karena gaji PTT saat ini masih tergolong rendah. Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), gaji PTT hanya sekitar Rp1,7 juta per bulan, tingkat D1 sekitar Rp1,9 juta per bulan dan untuk tingkat sarjana hanya sekitar Rp 2,2 juta perbulan. Apalagi mereka tidak memiliki tunjangan kesejahteraan seperti tunjangan, jabatan tunjangan beban kerja dan lain-lain sehingga mereka hanya menerima pokok.

“Untuk tingkat SLTA ada sekitar 1.100 orang, tingkat diploma dan tingakat sarjana sekitar 1.100 orang, total pengeluaran untuk PTT tersebut sekitar Rp 4 miliar dalam satu bulan,” ungkap Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati, kepada wartawan Rabu (19/10).

Diakuinya, penerimaan PTT tersebut sangat jauh dibawah Standar Kebutuhan Hidup layak yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sesuai dengan survey, Kebuhuhan Hidup Layak (KHL) di Anambas pada tahun 2015 lalu sekitar Rp 2,91 juta.

Mengenai kesejahteraan PTT tersebut, Linda Maryati, enggan berkomentar banyak. Mengenai kenaikan gaji PTT, kata Linda, belum pernah ada pembicaraan yang mendalam. “Kita belum pernah membicarakan hal itu,” tegas Linda.

Ketika disinggung mengenai pendapatan PTT yang jauh dibawah standar minimal, dirinya tak banyak berkomentar dan terlihat pasrah. Apalagi saat ini kondisi keuangan daerah sedang tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. “Mau bagaimana lagi, karena kondisi keuangan kita juga sedang dalam keadaan defisit,” tutupnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar