Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana. foto:dok
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana. foto:dok

batampos.co.id – Ketua Harian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Heri Supriadi menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 yang mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) termasuk tarif UWTO sudah sepantasnya dirapatkan dengan semua pihak terkait karena menyangkut kepentingan publik.

“Baru pertama kali terjadi di Indonesia, suatu lembaga seperti BP Batam dan Kementerian Keuangan sesuka hati menetapkan tarif yang berdampak besar pada kehidupan orang banyak,” jelasnya.

Ia kemudian menjelaskan, dulu, ketua OB dilantik oleh Presiden sehingga tarif UWTO dan kenaikannya merupakan ketetapan Presiden. Namun saat ini, ketua BP Batam dilantik oleh Dewan Kawasan (DK) Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai kepanjangan tangan dari presiden.

“Namun, DK tidak berdaya karena tidak punya kuasa untuk membahas tarif UWTO yang ditetapkan Kemenkeu, padahal mereka yang melantik dan memberikan tugas pokok ke BP Batam,” jelasnya.

Kesan tak berdaya itu, juga semakin dipertegas dengan kenyataan bahwa Kemenkeu itu adalah anggota di Dewan Kawasan (DK) Batam yang diketuai oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sehingga, menurut dia, PMK ini tidak ada rujukan hukumnya dan malah menjadi pedoman hidup bagi warga Batam. “DK itu tak ada perannya sebagai delegasi negara, tapi tak menjalankan fungsinya,” ungkapnya.

Ketua Kadin Kepri, Ahmad Makruf Maulana juga tetap konsisten menolak PMK ini karena tidak ada itikad baik melindungi industri di Batam.

“Industri menengah ke bawah dibuat mahal. Tak ada perlindungan negara terhadap industri,” jelasnya.

Ia juga dengan tegas meminta agar Pemko Batam dan DPRD Batam segera melakukan sengketa kewenangan. Karena pada dasarnya, BP Batam tidak lahir dari UU 1945, sedangkan Pemko Batam lahir berdasarkan UU 1945 dengan tugas untuk menyejahterakan rakyat.

“Pemko Batam jangan lembeklah. Kalau mau melakukan gugatan, kami akan menemani,” ujarnya.

Dia menyebut, UWTO hingga saat ini memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Payung hukum yang dipakai selama ini hanya berakar dari Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang menyatakan bahwa OB sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Batam. (leo/fara/koran bp)

Respon Anda?

komentar