Iklan
Agussahiman, Sekda Batam. Foto: istimewa
Agussahiman, Sekda Batam. Foto: istimewa

batampos.co.id -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pegawai negeri yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) agar dipecat.

Iklan

Menanggapi permintaan Mendagri itu, Sekretari Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman siap memecat Pegawai Pemko Batam (Disdukcapil) yang terbukti pungli. Apalagi PNS tersebut sudah berstatus tersangka dan mengakui perbuataanya.

“Menteri meminta agar PNS tersebut dipecat. Kita siap. Iya, iya (dipecat), itu harus,” tegas Agussahiman.

SepertiĀ  diketahui, dtiga pegawai Disdukcapil Batam terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Merah Putih Polda Kepri Senin (17/10/2016). Hasil pemeriksaan, dua dari tiga orang itu resmi ditetapkan sebagai tersengka pungli pada Selasa (18/10/2016). Keduanya adalah Kabid Disdukcapil Jamaris dan stafnya Irwanto.

Apakah Jamaris dan Irwanto akan langsung dipecat? Agussahiman mengatakan dirinya masih harus menunggu rekomendasi dari Mendagri.

“SK mereka dari pusat. Jadi pusatlah yang menentukan. Begitu juga untuk pejabat penganti di Disdukcapil,” jelas Agussahiman.

Meski begitu, Agussahiman mengaku belum mendapat surat resmi dari Kemendagri. Ia hanya mendengar permintaan Kemendagri itu melalui media.

Sementara itu, pimpinan DPRD Kota Batam mengaku mendukung langkah pemerintah pusat memberantas pungli di sektor layanan publik.

“Kami jelas mendukung. Pungli ini kan sebenarnya sudah rahasia umum. Harus ada perbaikan bersama,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto di ruangannya, pekan lalu.

Menurutnya, seluruh instansi harus sepakat menghetikan praktik ini. Bahkan pola pikir untuk membuat pungutan harus mulai dihentikan.

“Untuk itu kita berharap niatnya benar-benar membersihkan. Kalau ada masyarakat Batam yang menjadi korban segera laporkan. Mudah-mudahan gak anget-anget saja,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura. Ia mengaku memberikan apresiasi kinerja Tim Sapu Bersih (Saber) Polda Kepri yang baru saja mengungkap praktik pungli di Disdukcapil Batam.

Namun demikian, ia meminta agar pemberantasan praktik pungli ini harus menyeluruh dan tidak tebang pilih. Baik itu dalam proses atau penetapan sebagai tersangka.

“Walaupun pelakunya polisi, PNS atau masyarakat, proses hukum harus sama. Kalau terbukti bersalah harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Musofa, menyampaikan hal yang sama. Ia meminta kepada polisi bekerja secara proporsional, profesional, obyektif, dan normatif.

“Tidak boleh ada penanganan berat sebelah. Siapaun dia, kalau memang bersalah dan terbukti harus dihukum. Dan kita apresiasi atas kinerja pihak kepolian,” ujar Musofa. (she/rng/bp)