ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Pemberantasan pungutan liar (pungli) yang digagas pemerintah pusat lewat Presiden Joko Widodo segera ditindaklanjuti oleh sejumlah daerah.

Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Medan, masyarakat menginginkan adanya perubahan di sektor pendidikan.

Laporan itulah yang paling banyak diterima Ombudsman Sumut saat ini. Masyarakat menilai banyak pungutan-pungutan yang tidak berpayung hukum dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara sekolah.

“Di Medan menurut laporan masyarakat yang kita terima, pungli paling banyak dari sektor pendidikan, seperti dalam penerimaan siswa baru. Apalagi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), itu yang paling bangak laporannya kita terima,” terang Perwakilan Ombudsman RI, Abyadi Siregar, seperti diberitakan Sumut Pos, (Jawa Pos Group), Senin (24/10).

Dikatakan Abyadi, pihaknya sedang menyusun rekomendasi terkait pungli yang sudah menjadi tradisi di sekolah-sekolah.

Sebab, kasus pungli di sektor pendidikan sangat kronis. ‚ÄĚSemua pungutan-pungutan itu terjadi tentunya tanpa dasar hukum yang jelas. Ini yang sangat meresahkan,” kata Abyadi.

Diterangkan Abyadi, seperti di Bandung, Wali Kota Ridwan Kamil memecat sembilan kepala sekolah yang melakukan pungli atas rekomendasi yang diberikan Ombudsman.

“Ya saya harap hal serupa bisa dilakukan di Medan. Dalam rekomendasi yang sedang pihak kami susun, kami menyarankan kepada dinas terkait apabila kedapatan oknum di sekolah yang pungli secara aturan kedinasan agar dipecat dan juga diproses secara hukum, mengingat pungli ini adalah perilaku korupsi tingkat dasar,” tegas Abyadi.

Dia mengatakan, aksi berantas pungli jangan sekadar jadi agenda ikut-ikutan saja dan bersifat momentum. Sudah saatnya pelayanan negara benar-benar bersih dari pungli.

Menurut catatan Ombudsman, pungli terjadi hampir di seluruh sektor, mulai penyelenggara pelayanan negara, birokrasi pemerintah dan penegakan hukum. (jpnn)

Respon Anda?

komentar