Iklan
Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batampos
Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batamposrudi

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam langsung merespon kasus OTT pungli di Disdukcapil dengan membentuk tim khusus yang akan menangani PNS yang ditetapkan sebagai tersangka.

Iklan

Selain itu, seluruh SKPD di lingkungan Pemko Batam juga diwanti-wanti agar tidak melakukan praktik pungli.

“Saya mengingatkan agar tak ada pungli lagi. Terutama di empat SKPD itu. Jangan sampai menyesal nantinya,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Minggu (23/10/2016).

Rudi mengakui, ada empat dinas atau SKPD yang rawan terjadi pungli. Yakni Disdukcapil, Badan Penanaman Modal (BPM) untuk pengurusan izin usaha, Dinas Perhubungan (Dishub) dalam pengurusan KIR, dan kantor-kantor kecamatan atas izin domisili usaha.

Dikatakan Rudi, upaya lain untuk menindak hal itu adalah membentuk tim khusus pemberantasan pungli. Yang mana, tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman.

“Ini lagi rapatkan tentang tim khusus penangganan pungli. Ketuanya Pak Sekda,” jelas Rudi.

Menurut dia, penanganan pungli tak mengenal batasan jumlah. Bahkan jika oknum PNS itu kedapatan memunggut Rp 10 ribu, maka akan langsung ditindak. Ia pun meminta agar seluruh PNS tak mengangap main-main peringatan tersebut.

“Artinya, siapa yang kedapatan akan disanksi, kita berharap praktik Pungli tak ada. Tak penting berapa jumlahnya,” tegas Rudi.

Karena itu, ke depannya seluruh pelayanan di lingkungan Pemko Batam harus online. Petugas tak lagi bertatap muka dengan masyarakat yang mengurus izin. Diharapkan, hal itu dapat mencegah pungli yang kerap terjadi di bagian pelayanan publik.

“Semua pungutan ada sanksi, siapapun ketangkap risiko masing-masing. Jadi 2017, semua pelayanan sudah online,” terang Rudi. (she/rng/bp)