Iklan
Warga saat melakukan perekaman e-ktp. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Warga saat melakukan perekaman e-ktp. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id -Birokrasi layanan dokumen kependudukan memang masih berbelit dan panjang. Setiap warga masih harus meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat.

Iklan

Padahal, untuk kota seperti Batam yang mayoritas pekerja, surat pengantar RT dan RW itu masih menjadi momok. Pasalnya, rata-rata RT dan RW juga bekerja.

Nah, mestinya pengantar RT dan RW itu ditiadakan. Khususnya untuk pengurusan perpanjangan E-KTP, Pembuatan Akta Kelahiran Anak, penambahan anggota keluarga di Kartu Keluarga, dan dokumen kependudkan dan catatan sipil lainnya.

Sejatinya, data kependudukan itu sudah ada semua di kelurahan, kecamatan, hingga ke Dinas Kependudukan.

Bolehlah Batam belajar dari Karawang. Di Karawang, pengantar RT dan RW tidak digunakan lagi. Kebijakan ini dilakukan Pemda Karawang untuk memotong rantai birokrasi pengurusan dokumen kependudukan.

“Cukup bawa KTP lama atau kartu keluarga saja sebagai bukti kependudukan akan kita layani secara gratis,” kata Kepala Disdukcapil Karawang, Yudi Yudiawan, Senin (24/10/2016) seperti dilansir jpnn.

Menurut Yudi, keputusan memutus rantai birokrasi ini diharapkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat berjalan lebih optimal dan cepat.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek pungli yang dilakukan para pihak yang memanfaatkan situasi.

“Masyarakat biasanya malas mengurus KTP atau dokumen kependudukan lainnya, karena prosesnya lama makanya menggunakan jasa orang lain hingga harus keluar biaya. Sekarang dengan aturan baru ini sebaiknya masyarakat mengurus sendiri karena sudah kita permudah,” katanya.

Pihaknya sudah mengeluarkan edaran kepada pemerintahan desa atau kelurahan terkait kebijakan ini.

Nantinya pihak pemerintah desa atau kelurahan yang menyampaikan kepada warga di wilayah masing-masing.

Pihaknya juga memastikan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis.

Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara untuk mengurus dokumen kependudukan.

“Jangan gunakan jasa perantara karena kita sudah permudah persyaratannya langsung saja mengurus sendiri,” katanya.

Yudi mengaku, untuk mempermudah pelayanan dan menampung keluhan masyarakat pihaknya membuka kotak pengaduan melalui telepon 0821 1190 2222.

Bagi masyarakat yang merasa dipersulit atau membutuhkan informasi bisa langsung menghubungi nomor ini melalui SMS.

Telepon pengaduan ini, kata Yudi, langsung dipegang dirinya dan dijawab secara langsung oleh dirinya.

“Setiap hari itu ada sekitar 60 SMS yang masuk dengan berbagai keluhan dan semuanya saya jawab sendiri. Kalau kurang data saya hubungi staf saya kemudian baru saya jawab,” katanya.

Menurut Yudi, ia menjamin jika di lingkungan Disdukcapil tidak ada praktek pungli terhadap masyarakat yang mengurus dokumen.

Bahkan ia mengancam jika ada staf Disdukcapil yang melakukan pungli akan dikenai sanksi tegas.

“Staf saya sampai saat ini tidak ada yang melakukan pungli. Apalagi saya membuka telepon pengaduan yang langsung saya pegang jadi saya bisa mengontrol langsung kinerja staf saya,” katanya. (use/din/sam/jpnn)