foto: osias / batampos
foto: osias / batampos

batampos.co.id – Satpol PP Kota Tanjungpinang bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengamankan 13 orang juru parkir dibeberapa titik diwilayah Kota Tanjungpinang, Senin (24/10). Mereka diamankan karena diduga melakukan pungutan Secara Ilegal karena tidak memberikan karcis saat memungut retribusi parkir dari pengendara motor dan mobil.

Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Kota Tanjungpinang, Muhammad Yamin, mengatakan diamankan para juru parkir yang melakukan pungutan ilegal tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat karena saat di pungut retribusi namun tidak diberikan karcis.

”Juru parkir ini kedapatan tidak memegang karcis tapi menarik retribusi dari masyarakat. Ini ketahuan pas kami Dishub dan Satpol PP melakukan sidak,”ujar Yamin, saat ditemui dikantor Satpol PP Tanjungpinang.

Saat didapati melakukan pungutan liar, sambung Yamin, para juru parkir tersebut beralasan tidak memegang karcis karena kantong mereka tidak muat untuk menyimpan bundelan karcis yang diberikan petugas.

”Saat kami periksa, karcis yang harusnya diberikan saat mereka menarik retribusi itu disimpan di dalam job kendaraanya. Alasannya yaitu tadi, kantongnya tidak muat,”kata Yamin.

Karena perbuatannya mereka yang melakukan pungli, jelas Yamin, diberikan sanksi sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2016. Salah satunya sanksi Tipiring dan pergantian petugas parkir ditempat yang terjadi pungli.

“Sanksi yang kami berikan kepada juru parkir saat ini hanya sebatas teguran dan membuat perjanjian agar tidak mengulangi kembali perbuatannya,”jelas Yamin.

Dilanjutkan Yamin, dengan terungkapnya praktik pungutan ilegal yang dilakukan juru parkir. Pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan memberikan pemahaman serta masukan agar tak melakukan hal serupa kembali. Selain itu, juru parkir harus mematuhi Peraturan Daerah Tanjungpinang nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran.

”Dari retribusi yang ditarik, mereka mendapatkan 40 persen. Sedangkan 60 persen masuk ke kas daerah. Untuk roda empat mereka mendapat Rp 800 rupiah dari satu karcis. Sementara dari roda dua mereka mendapat Rp 400 rupiah,”ucapnya.

Untuk itu, Yamin menghimbau, kepada masyarakat Tanjungpinang, agar selalu meminta karcis kepada juru parkir. Jika tidak diberikan, jangan pernah mau untuk membayar dan hal itu merupakan tindakan yang benar. Karena masyarakat juga harus mendukung Pemerintah dalam mentertibkn perparkiran di Tanjungpinang.

”Kami telah mengingatkan kepada 127 juru parkir yang ada di Tanjungpinang untuk tidak berbuat diluar ketentuan. Usahakan bagaimana caranya supaya juru parkir itu juga butuh menyobek karcis, makanya kalau mereka tidak memberikan karcis, jangan bayar. Bahkan petugas kami yang memungut dari tukang parkir juga sudah kami peringatkan agar tidak bermain-main dengan para juru parkir tersebut. Sebab, saat ini Pemerintahan Jokowi-JK tengah fokus pada pembersihan dari praktik pungli,”ucapnya.

Sementara itu,Kabid Perundang Undangan, Satpol PP Tanjungpinang, Nanang Heri, menambahkan, selain adanya laporan dari masyarakat. Sidak yang dilakukan terhadap juru parkir tersebut merupakan perintah dari Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, yang cemas karena adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada masyarakat yang dipungut retribusi.

”Mereka 13 orang juru parkir ini didata dulu oleh PPNS. Mereka juga disosialisasikan kembali tentang Perda Retribusi Parkir,”ucap Nanang.(ias)

Respon Anda?

komentar