Ilustrasi

batampos.co.id – Satuan Reserse Kriminalitas (Satreskrim) Polres Bintan kembali berhasi menangkap dua tersangka yang terlibat kasus penyaluran TKI ilegal atau Trafecking ke Malaysia melalui Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong. Mereka yaitu Lalu Ardi bin Rapik 45 dan Satriawan alias Iwan 38. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda di Kota Batam, Senin (24/10).

Dari data Satreskrim Polres Bintan, pengungkapan kasus TKI ilegal itu bermula dengan digrebeknya tempat penampungan TKI di Desa Berakit, Kamis (6/10) lalu. Dalam operasi itu, polisi berhasil mengamankan satu tekong yang merupakan warga setempat, Zaihiddir 33 dan 12 TKI ilegal asal NTT dan Flores.

Kasus inipun dikembangkan dan didapati ada dua tersangka lainnya yaitu Lalu Ardi yang ditangkap di Perumahan Griya Panorama Permai Blok C Nomor 2 RT 001/RW 004 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota dan Iwan ditangkap di Ruko Buana Vista Blok K Nomor 101, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota.

Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP AdI Kuasa Tarigan mengatakan dari hasil pengembangan pengungkapan kasus TKI ilegal di Desa Berakit didapati ada dua tersangka lainnya. Namun keduanya bersembunyi di Kota Batam, sehingga ia bersama anggotanya melakukan pengejaran.

”Kita tangkap dua tersangka tanpa perlawanan. Secepatnya juga kita gelandang keduanya dengan menumpangi Ferry dari Pelabuhan Punggur-Bulang Linggi, Tanjunguban. Kemudian kita masukkan ke sel Mapolres Bintan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (25/10).

Kedua tersangka yang baru ditangkap, Kata dia, sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh anggotanya. Proses itu dilakukan guna membongkar kasus jaringan internasional penjualan orang atau trafecking yang selalu terjadi di Desa Berakit. Sebab sampai saat ini, polisi belum mendapatkan dalang-dalang atau otak pelaku utamanya.

Sedangkan Zaihiddir yang ditangkap terlebih dahulu, lanjutnya, berkas kasusnya berupa Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Selanjutnya bersangkutan akan menjalani persidangan TPPO itu di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

”Kedua tersangka didakwa dengan Pasal 4 Jo Lasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO atau Pasal 102 Ayat 1 Huruf A UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Bintan berhasil menangkap pelaku penjualan manusia (trafecking), Zaihiddir alias Kam, 33 di rumah sewaannya, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Jumat (7/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Pelaku merupakan Tekong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang menyediakan jasa lowongan pekerjaan dan keberangkatan serta penjemputan dari Kabupaten Bintan ke Malaysia dan sebaliknya.

”Kita dapat laporan ada sebuah rumah yang dijadikan sebagi lokasi trafecking. Saat itu juga kita gerebek dan mengamankan pelakunya,” ujar Kasatreskrim Polres Bintan, AKP AdI Kuasa Tarigan usai ekspose kasus trafecking di ruang kerjanya, Mapolres Bintan, Bandar Seri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Minggu (9/10).

Rumah yang digunakan untuk penampungan TKI itu, Kata dia, merupakan rumah milik warga setempat yang telah disewa pelaku cukup lama untuk melancarkan bisnisnya. Dalam rumah itu juga didapati 12 TKI ilegal asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Flores.

Di antaranya 10 TKI yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Malaysia dan 2 TKI lainnya baru pulang dan tiba dari Malaysia ke rumah penampungan. Kemudian juga diamankan barang bukti beberapa dokumen penting yaitu pasport dan lainnya serta dua unit Hp merek Nokia yang digunakan pelaku untuk komunikasi dengan pihak terkait di perbatasan dan Malaysia.

Seluruh TKI itu, sambungnya, sudah diserahkan Polres Bintan ke Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di Batu 12, Kota Tanjungpinang. Sedangkan pelakunya yang terbukti melakukan tindak pidana trafecking dan juga menjadi tekong keberangkatan TKI ditahan di sel tahanan Mapolres Bintan.

”Pelaku sudah lama menjalankan bisnis dengan menjanjikan kepada TKI itu untuk bekerja di Perusahaan Sawit Malaysia,” jelasnya.

”Akibat tindakan tersebut pelaku kita jerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO atau Pasal 102 Ayat 1 Huruf (a) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia,” ungkapnya. (ary)

Respon Anda?

komentar