UU APBN 2017 Disahkan, Belanja Negara Rp 2.080,5 Triliun, Target Penerimaan Rp 1.750,3 Triliun

343
Pesona Indonesia
Foto: istimewa
Foto: istimewa

batampos.co.id – Setelah melalui pembahasan panjang, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Rabu (26/10/2016).

Dalam pengesahan tersebut, beberapa asumsi makro yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen, inflasi 4,0 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 13.300/USD.

Dalam sidang paripurna tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menguraikan,  penetapan proyeksi indikator ekonomi makro tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang realistik saat ini.

Hal tersebut disesuakan dengan perkiraan tantangan kondisi ekonomi global dan kondisi nasional yang perlu dijaga momentum pertumbuhannya di tahun 2017.

Untuk mencapai sasaran indikator makro tersebut, dia menekankan, pemerintah konsisten mendorong sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan cara memperbaiki iklim investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas dan pemberian insentif pada dunia usaha, serta pembangunan infrastruktur,” paparnya, di Gedung DPR.

Sri Mulyani menuturkan, pertumbuhan ekonomi tahun depan sebaiknya tidak sekedar mengandalkan APBN. Melainkan juga melibatkan peran swasta, khususnya melalui investasi.

Karena itu, kenaikan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) memberikan dampak positif bagi keterlibatan swasta dalam pertumbuhan investasi domestik.

“Seperti hari ini (kemarin) EODB kita kan positif, kita bisa berharap bahwa sektor swasta melakukan peranan yang positif menjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa seimbang antara fiskal dengan nonfiskal kalau dari sisi pertumbuhannya,” paparnya.

Sementara itu, dalam APBN 2017, pemerintah menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Nilai tersebut naik Rp 12,7 triliun dari usulan semula. Dari target tersebut, penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp 1.498,9 triliun dan Rp 250 triliun. Target penerimaan perpajakan tersebut naik 13-15 persen dari realisasi penerimaan tahun ini.

Menurut Sri Mulyani,  target penerimaan tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang realistik, termasuk adanya program pengampunan pajak.

“Target ini juga sudah mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) tahap pertama,” kata Sri Mulyani.

Untuk mencapai target penerimaan tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melanjutkan reformasi di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dia menguraikan, ada lima langkah yang akan dilakukan pemerintah tahun depan. Yakni meningkatkan potensi perpajakan; perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; penyempumaan sistem informasi teknologi; peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; dan, pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis.

Sedangkan dari sisi belanja, pemerintah menaikkan anggaran sebesar Rp 10 triliun dari usulan awal menjadi Rp 2.080,5 triliun. Anggaran  Belanja tersebut terdiri dari kementerian dan lembaga (K/L) dan non K/L masing-masing Rp 763,6 triliun dan Rp 552 triliun. Kemudian, anggaran transfer daerah dan dana desa masing-masing Rp 704,9 triliun dan Rp 60 triliun.

Berdasarkan target penerimaan dan belanja tersebut, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan. Sebelumnya, Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa defisit anggaran merupakan hal yang sulit dihindari.

Sebab, hal ini diperlukan untuk menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi, sehingga beban utang dan tambahan utang yang dilakukan tahun depan bisa menghasilkan kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan demikian, bisa mengurangi beban utang kedepannya.

“Belanja memang dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sementara penerimaan negara juga cukup ambisius, dengan memacu pertumbuhan penerimaan perpajakan sekitar 13-15 persen. Maka defisit tidak bisa dihindari,” tuturnya. (ken/jpgrup)

Respon Anda?

komentar