Bangkrutkan Bandar, BNN Cegah Pengiriman Uang Hasil Penjualan Narkoba Keluar Negeri

1201
Pesona Indonesia
Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso (tengah) mengecek barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan di Insenerator RSPAD, Jakarta, Rabu (7/9/2016). Barang bukti yang dimusnahkan 173, 318 Kg sabu dan 2.851,887 gram ganja.---Foto: Imam Husein/Jawa Pos
Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso (tengah) mengecek barang bukti narkoba yang akan dimusnahkan di Insenerator RSPAD, Jakarta, Rabu (7/9/2016). Barang bukti yang dimusnahkan 173, 318 Kg sabu dan 2.851,887 gram ganja.—Foto: Imam Husein/Jawa Pos

batampos.co.id — Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mencari terobosan dalam memberantas narkotika.

Belajar dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) bandar Pony Candra senilai Rp 2,7 trilun, lembaga yang dipimpin Komjen Budi Waseso itu berupaya menghentikan pengiriman uang narkotika keluar negeri. Langkah tersebut diprediksi akan efektif menghentikan peredaran narkotika.

Buwas-panggilan akrab Budi Waseso-mengatakan, perlu dipahami bahwa narkotika yang masuk ke Indonesia itu dibeli oleh bandar lokal atau setidaknya mereka bekerjasama. Artinya, tentu harus ada pembayaran yang dilakukan bandar lokal ke bandar internasional. ”Narkotika itu dibayar oleh bandar yang ada di Indonesia,” terangnya.

Uang hasil penjualan narkotika itu tentu harus dikirim ke rekening luar negeri. Tentunya, pada tahapan ini bila bisa dicegah, maka akan sangat menguntungkan dalam pemberantasan narkotika.

“Bila tidak bisa keluar uangnya, tentu akan berdampak besar,” papar jenderal berbintang tiga tersebut.

Menurutnya, bila uang penjualan narkotika tidak bisa dikirim ke bandar internasionalnya, maka bandar internasional ini bisa mengalami kebangkrutan. Bahkan, kalau penjagaannya ketat, maka Indonesia bisa dipandang sebagai negara yang tidak menguntungkan lagi untuk berjalan narkotika.

”saya sudah laporkan ke Presiden Jokowi terkait upaya mencegah uang narkotika dikirim keluar negeri,” ujarnya.

Tentunya, perlu kerjasama dengan semua lembaga keuangan untuk bisa menghentinkan pengiriman uang hasil narkotika. Seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan semua bank. ”Kalau bisa bersama, tentu akan bisa efektif,” ungkapnya.

Untuk di dalam negeri, TPPU terhadap para pengedar narkotika juga akan jauh lebih tegas diterapkan. Sehingga, permasalahan narkotika ini ditangani dari hulu ke hilir.

”Pada bandar internasional dipotong dan bandar lokal diberantas,” terang mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) tersebut.

Dia menegaskan, sesuai catatan BNN terdapat 72 sindikat narkotika di Indonesia. Semua sindikat itu yang akan ditargetkan untuk bisa ditangkan dan dikenai TPPU.

”Satu per satu kami ungkap, salah satu yang terbesar itu Pony Candra yang asetnya sampai Rp 2,7 triliun,” terangnya.

Namun begitu, untuk menguatkan pemberantasan narkotika, maka perlu untuk menambah anggaran BNN. Salah satunya, dengan menggunakan aset bekas bandar narkotika untuk bisa membantu operasional petugas. ”Kami sedang berupaya untuk melakukan itu,” terangnya.

Dia menjelaskan, pemberantasan narkotika itu membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Untuk satu kasus narkotika setidaknya membutuhkan waktu sekitar satu bulan dan biasanya narkotika yang diamankan dalam sebulan lebih dari 400 kg. ”Kasus narkotika itu karakternya lama ditangani,” ungkapnya.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Tetan Masduki mengakui bahwa pemberantasan narkotika di luar negeri memang didukung dengan mengalihkan aset bandar untuk pemberantasan narkotika.

”Memang perlu semacam itu, tapi tentunya kalau di Indonesia itu perlu menyelesaikan masalah administrasinya,” terangnya. (idr/jpg)

Respon Anda?

komentar