Lahan di Batam Tersisa 2.000 Hektare

954
Pesona Indonesia
ilustrasi Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
ilustrasi
Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat sisa lahan kosong atau belum dialokasikan di Batam tinggal 2.000 hektare. Lokasinya tersebar di beberapa wilayah di Pulau Batam. Sementara luas lahan yang sudah dialokasikan BP Batam hingga saat ini mencapai 27.000 hektare.

Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Iman Bachroni, mengatakan dari 2.000 hektare lahan itu sebagian masih ditempati perumahan liar (ruli). Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan penertiban, sehingga semua lahan di Batam terbebas dari ruli.

“Jangan sampai ada lagi penghuni liar. Dan setelah itu sejumlah kawasan akan dievaluasi sehingga jelas peruntukannya,” kata, Iman Bachroni, Kamis (27/10).

Imam menyebut, maraknya ruli di Batam merupakan dampak dari derasnya arus migrasi warga dari berbagai daerah. Selain ruli, lahan yang dialokasikan untuk perumahan resmi di Batam juga cukup banyak. Totalnya mencapai 30 persen. Sementara alokasi lahan untuk industri hanya 16 persen.

“Di Batam ini lebih banyak konsumen atau pemukim daripada investor,” kata Imam lagi.

Setelah menertibkan ruli, lanjut Imam, BP Batam akan segera mengalokasikan semua lahan tersebut melalui sistem lelang. Sementara untuk lahan yang belum mendapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), akan segera diurus di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat.

Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto mengungkapkan permasalahan lahan bukan hanya ruli dan HPL. Permainan oknum internal BP Batam dan para calo juga berperan besar dalam karut marut pengelolaan lahan di Batam.

“Masalah lain yang sering terjadi ada PL yang diberikan di wilayah hutan lindung dan DPCLS. Bahkan telah mendapatkan izin prinsip dan bayar UWTO sebesar 10 persen,” jelasnya.

Hal tersebut yang membuat Batam sulit berkembang. Untuk memperjelas status hutan lindung, BP Batam harus berupaya meminta kewenangan pengelolaan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sedangkan untuk Dampak Penting Cakupan Luas Strategis (DPCLS) harus dilakukan ke DPR.

Untuk mempermudah proses pengalokasian lahan ke depannya, Eko mengungkapkan hingga saat ini proses pemetaan lahan di Batam sudah mencapai 40 persen. Proses pemetaan ini sangat penting karena proses pengalokasian lahan ke depannya akan menggunakan konsep lelang secara online.

“Proses pemetaan dilakukan dengan menggunakan drone,” ungkapnya.

Setelah selesai, maka para pemohon alokasi lahan nantinya bisa melihat lokasi lahan yang diinginkannya. Mereka juga akan tahu yang mana saja lahan yang sudah dialokasin dan lahan yang belum dialokasikan.

“Nanti posisi lahan beserta nomor Penetapan Lokasi (PL)-nya akan dapat dilihat di website khusus BP Batam,” jelasnya.

Konsep lelang lahan secara online yang akan diterapkan BP Batam nanti bertujuan untuk meminimalisir keikutsertaan calo dalam proses pengalokasian lahan kosong yang tinggal 2.000 hektare saja di Batam.

“Sebelum lahan dilelang, nanti lahan tersebut akan dimatangkan oleh BP Batam. Pemenang lelang tinggal siap pakai saja,” jelasnya.

BP Batam juga mendata ada 248 titik lahan tidur dengan luas mencapai 7.000 hektare. Lahan tersebut sudah dialokasikan, namun tak kunjung dimanfaatkan.

Terkait lahan tidur ini, BP Batam telah memanggil para pemiliknya dan memberikan sejumlah persyaratan jika mereka masih ingin memanfaatkannya.

“BP Batam memberikan kesempatan tiga bulan kepada pemilik lahan tidur untuk mengembangkan dan memperlihatkan rencana bisnisnya apakah masuk akal atau tidak,” jelasnya.

Jika lolos verifikasi, maka akan diberikan waktu enam bulan untuk melakukan pembangunan.

“Kalau untuk pabrik mungkin setahun lebih, yang penting ada pembangunannya,” pungkasnya. (leo)

Respon Anda?

komentar