10.000 Spanduk Penolakan Tarif Baru UWTO Hiasi Batam

1537
Pesona Indonesia
Sapnduk penolakan UWTO menghiasi Kota Batam. Foto: Hsking Jaya‎/FP/WB
Sapnduk penolakan UWTO menghiasi Kota Batam. Foto: Hsking Jaya‎/FP/WB

batampos.co.id -Masyarakat Batam kompak menolak tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Mulai dari pengusaha, buruh, dan semua kalangan masyarakat di Batam.

Wujud penolakan itu tak hanya dalam bentuk gugatan bersama Peraturan Menteri  Keuangan (PMK) 148 yang mengatur tarif baru UWTO, tapi juga aksi pemasangan 10.000 spanduk penolakan di seluruh Batam.

Bahkan, para pemilik toko dan tempat usaha di berbagai kawasan di Batam juga memasang spanduk Tolak UWTO. Mereka pasang di depan tempat usaha masing-masing.

Seorang tokoh pengusaha mengatakan, total akan ada 10.000 spanduk dari kain putih dipasang. “Kain putih simbol kami sedang berduka,” katanya.

Spanduk tersebut akan dipasang sampai pemerintah mendengarkan jeritan keberatan dan penolakan

“Kami mengajak semua masyarakat yang senasib dan seperjuangan mendukung aksi kami dengan ikut memasang spanduk sebagai bentuk protes kepada terhadap tarif baru UWTO,” ujarnya.

Sementara DPRD Batam meminta Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan 148 tentang tarif baru UWTO agar dikaji ulang.

“Memang ini kewenangan pemerintah pusat. Tapi apapun juga, selain kitab suci, UU masih bisa diadendum, apalagi ini masih Perka,” tegas Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura, kemarin.

Ia meminta, harus ada perubahan di dalam masalah tarif ini. Apalagi dengan kenaikan yang signifikan ini sangat merugikan masyarakat Batam karena tidak mampu lagi membayar UWTO sesuai tarif yang baru.

“Kita menyetujui tarif ini. Namun BP Batam harus memikirkan tingkat ekonomi masyarakat. Kalau kenaikannya seperti ini, sama saja mengusir masyarakat Batam dari Pulaunya sendiri,” sesal Nyanyang.

Bukan hanya masyarakat saja, sejumlah pengusaha dan investor akan terancam keluar dari Batam, jika perka ini tidak segera direvisi. Apalagi bila dilihat data 2012, 65 persen perusahaan hengkang dari Batam.

Nyanyang juga mempertanyakan kenaikan UWTO ini, apakah meningkatkan pendapatan negara atau mensejahterakan masyarakatnya. “Kalau meningkatkan pendapatan jangan masyarakat dikorbankan,” ucapnya.

Terkait langkah apa yang sudah dilakukan legislatif, ia mengaku pimpinan sudah menyampaikan langsung ke menteri dalam negeri. Khsususnya dalam mempertanyakan hak dan status otonomi daerah Batam.

Pelaksanaan otonomi daerah, lanjutnya, memiliki peran yang sangat penting dari BP Batam terutama dalam memajukan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengelola masyarakatnya.

“Memang disini kawasan bebas. Namun perlu diingat juga Batam ada otonomi daerah. Makanya persoalan ini akan kita suarakan ke menteri dan presiden,” tutur Politisi Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

Jangan sampai, sambungnya, dengan kebijakan ini, Batam menjadi Sabang kedua. Dimana daerah yang sebelumnya maju dan berkembang berubah sepi lantaran ditinggal masyarakatnya.

Sebagai bagian dari NKRI, perlakuan otonomi daerah Batam harus sama dengan daerah lain. Masyarakat diminta membayar UWTO, PBB, ditambah lagi perpanjangan UWTO. Padahal di daerah lain ini tak diberlakukan.

“BP Batam jangan hanya arogansi semata. Makanya kalau tak ada keputusan dari mendagri, kita (DPRD Batam) berencana mendatangi komisi VI dan mempertanyakan langsung ke Presiden,” katanya. (leo/cr13/rng/JPG)

Respon Anda?

komentar