Bentuk Tim Khusus, Pengusaha Batam Gugat Tarif Baru UWTO ke MA

1039
Pesona Indonesia
Spanduk penolakan tarif baru UWTO menyebar di seluruh Batam. Foto: cecep mulyana/batampos
Spanduk penolakan tarif baru UWTO menyebar di seluruh Batam. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Upaya pengusaha Batam menentang kenaikan tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berlanjut.

Rabu (2/11/2016) mendatang, para pengusaha dari berbagai asosiasi akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengadukan persoalan ini.

“Karena pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dibahas dengan seluruh stakeholder,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, akhir pekan lalu.

Selain bertemu dengan Wapres, para pengusaha bersama asosiasi notaris di Batam juga sudah membentuk tim khusus. Tim ini bertugas menyusun rencana dan dokumen terkait kewenangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Batam berikut juga status BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang tidak memiliki kewenangan mengelola lahan.

Setelah selesai, maka tim ini akan melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).
“Terkait gugatan, masih menyusun secara lengkap,” imbuhnya.

Jadi mengaku sangat menyayangkan kenaikan UWTO tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan masyarakat Batam dan kalangan pengusaha.

“Kebijakan ini tak sesuai dengan kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya,” ujarnya.

Seharusnya, petinggi BP Batam juga harus bersikap resisten terhadap kebijakan Kementerian Keuangan. Jangan hanya mengutarakan diri sebagai pelaksana saja.

“Mereka harus bisa melihat kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan pengusaha nantinya,” ujarnya.

Daripada menaikkan tarif yang dapat menghancurkan hati masyarakat Batam, BP Batam lebih baik memperbaiki kualitas pelayanan pada aset-aset yang dikelola. Seperti Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batuampar.

“Contohnya airport tax naik dari Rp 40 ribu menjadi Rp 60 ribu. Tapi toiletnya berbau busuk, padahal mengaku bandara internasional,” jelasnya.

Ia menyarankan agar BP Batam kembali pada tujuan utamanya yakni mengundang investor sebanyak-banyaknya untuk melakukan investasi dan kemudian memperbaiki pelayanan di berbagai bidang.

“Jika itu dilakukan, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukannya malah menaikkan tarif,” tegasnya.

Senada dengan Jadi, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam Batam, Djaja Roeslim pernah mengungkapkan dengan kenaikan UWTO ini bukan menjadi masalah bagi pengembang karena pada dasarnya pengembang akan membebankan kenaikan UWTO lewat harga jual yang akan meningkat. Dan tentu saja itu akan memberatkan masyarakat untuk membeli rumah.

Ia kemudian memberi contoh tarif UWTO sebelumnya untuk rumah susun sederhana adalah Rp 6.000 per meter persegi dan untuk rumah sederhana dengan tanah di bawah 72 meter, UWTO-nya adalah Rp 18.000 per meter.

Namun dalam tarif terbaru, tarif UWTO rumah susun termurah ada di angka Rp 15.100 dan untuk tarif rumah sederhana termurah adalah Rp 77.100 per meter.

“Intinya tak ada penurunan dan kenaikan ini akan menambah biaya. Sedangkan situasi ekonomi saat ini tengah lesu. Warga Batam saat ini bayar cicilan rumah Rp 1 juta perbulan saja, banyak yang megap-megap,” jelasnya.

Sebelum mengadu ke Wapres, para pengusaha di Batam sudah berupaya membatalkan tarif baru UWTO itu dengan berbagai cara. Mulai dari bertemu dengan DPR, DPD, hingga bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus ketua Dewan Kawasan (DK) Batam, Darmin Nasution. (leo/cr13/rng/bp)

Respon Anda?

komentar