KPK Bakal Periksa Gubernur BI Soal Kasus E-KTP

356
Pesona Indonesia
Gubernur BI Agus Martowardoyo. Sumber Foto: http://mysharing.co
Gubernur BI Agus Martowardoyo. Sumber Foto: http://mysharing.co

batampos.co.id – Kasus korupsi pengadaan e-KTP bakal menyeret banyak nama pejabat. Salah satunya Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa mantan menteri keuangan (Menkeu) itu.

Sebelumnya, pada 18 Oktober lalu, Agus dipanggil KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, dia tidak hadir dengan keterangan yang jelas. Padahal, keterangan Agus sangat diperlukan.

“Akhirnya kami jadwal ulang pemeriksaannya,” jelas Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Minggu (30/10/2016).

Menurut Yuyuk, Agus akan diperiksa lagi pada 1 November besok. Penyidik akan mengorek keterangan dari orang nomor satu di BI itu. Perempuan asal Malang itu menyatakan, waktu pemeriksaan itu sesuai dengan permintaan Agus. Jadi, komisi antirasuah pun menyesuaikan dengan kesediaan Agus.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, pemeriksaan terhadap Agus sangat penting dilakukan. Sebab, Agus dianggap mengetahui penggaran untuk pengadaan e-KTP. Saat itu, dia menjabat menkeu yang menyetujui anggaran tersebut.

Dalam pemeriksaan yang akan dilakukan, pihaknya akan mengkonfirmasi kepada Agus, apakah dalam penganggaran e-KTP yang mencapai Rp 6 triliun itu ada penyimpangan. “Itu yang akan kami gali dari beliau,” terang mantan jenderal polisi bintang dua itu.

Sebelumnya, saat diperiksa KPK, Nazaruddin menuding Agus menerima fee dari proyek multiyears itu. Namun, dia tidak mengungkapkan berapa nilai fee yang diterima Agus.

Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu, anggaran multiyears 2011-2013 itu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang saat itu dijabat Agus. Tanpa persetujuan Menkeu, anggaran pengadaan tidak bisa dicairkan.

Sebenarnya, lanjut Nazar, sebelum Agus jadi Menkeu, anggaran pengadaan e-KTP sudah pernah diajukan, tapi ditolak Menkeu yang kala itu dijabat oleh Sri Mulyani. Namun ketika pada masa Agus, anggaran itu langsung disetujui.

“Setelah ada pertemuan yang diadakan,” paparnya. Jadi, tutur Nazar, Agus mengeluarkan surat persetujuan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan itu.

Dia menyatakan, masih banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi itu. Seperti mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Mirwan Amir, dan beberapa pejabat lainnya. “Pokoknya banyak sekali yang terlibat,” papar Nazar.

Basaria menambahkan, penyidik tidak hanya berdasarkan pengakuan saksi dalam mengusut kasus e-KTP. KPK akan membuktikan apakah keterangan saksi itu benar adanya. “Siapa pun bisa ngomong, tapi kami berdasarkan alat bukti,” tutur dia.

Sampai saat ini, baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu, Irman, mantan dirjen dukcapil Kemendagri, dan Sugiharto, mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan, ditjen dukcapil Kemendagri.

Keduanya diduga melakukan penggelembungan anggaran pengadaan. Seharusnya, pengadaan e-KTP hanya membutuhkan anggaran Rp 5,8 triliun, tapi digelembungkan menjadi Rp 6 triliun.

Mereka berdua dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39/1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (lum/jpg)

Respon Anda?

komentar