Rekomendasi Pencopotan Kadisduk Batam Mardanis Belum Keluar

1644
Pesona Indonesia
Mardanis. Foto: cecep mulyana/batampos
Mardanis. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id -Meskipun Wali Kota Batam telah memastikan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam, Mardanis, dicopot dari jabatannya dilelang, namun ternyata kebjakan Rudi itu belum mendapat respon dari Kemendagri.

Surat balasan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) terkait penonaktifan Mardanis juga belum keluar.

“Surat usulan penonaktifan (Mardanis, red) sudah kita kirim, namun belum ada respon,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batamcenter.

Dijelaskannya penonaktifan jabatan Kadisduk tak bisa dilakukan langsung oleh Pemko Batam. Sebab jabatan itu berada dibawah naungan pemerintah pusat. Pemko Batam harus lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, jika disetujui maka Pemko Batam bisa menyegerakan penonaktifan.

“Yang bisa menonaktifkan itu Dirjen. Setelah mendapat surat dari Dirjen, kita pun harus menunggu surat dari Kemendagri,” jelas Rudi.

Dari pengalaman yang sudah-sudah, lanjut Rudi. Surat yang dikirim pemerintah daerah akan direspon paling cepat satu minggu kemudian. Sehingga jawaban paling lama diterima dua minggu setelah surat dikirim.

“Biasanya seminggu. Mudah-mudahan bisa cepat. Jadi lelang jabatan ini bisa kita segerakan,” terang Rudi.

Menurut dia, untuk jabatan selanjutnya, Mardanis bisa mengikuti lelang jabatan eselon II B lainnya. Sebab dalam hal ini, Mardanis dianggap tidak bersalah karena tidak turut serta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan dua PNS lainnya.

“Dia (Mardanis, red), bisa ikut proses lelang jabatan apasaja. Dia kan tidak terlibat,” pungkas Rudi.

Diketahui beberapa waktu lalu, Pemko Batam akan melelang jabatan Kadisduk. Pemko juga telah membentuk tim pansel untuk proses lelang ini. Namun, proses lelang belum bisa dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Sementara Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Batam, M. Teddy Nuh, ditugaskan sebagai PLT Kabid Informasi dan Kependudukan, sedangkan Kepala Bidang Program Dinas Perhubungan(Dishub) Batam, Arfandi ditugaskan sebagai PLT Kabid Catatan Sipil.

“Tedy Nuh, Arfandi sudah diminta dijadikan PLT,” kata dia.

Syahir juga menegaskan “double job” yang dilakukan kedua PLT tidak akan mengurangi kualitas pelayanan. Sebab mereka punya anggota yang bisa diminta untuk mengerjakan tugas lainnya.

“Kita tak mau ada pelayanan yang terhambat. Kalau bicara efektif, kita lihat dilapangan seperti apa. Yang penting tidak stagnan,” pungkas dia. (she/bp)

Respon Anda?

komentar