Terkait Kasus Penistaan Alquran, Muhammadiyah Minta Pemerintah Adil

1756
Pesona Indonesia
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: setgab.go.id
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: setgab.go.id

batampos.co.id – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, demo merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dijamin secara demokratis.

Namun, aksi masa itu harus dilakukan secara tertib, damai, dan bermartabat sesaui dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian tidak perlu berlebihan dalam menghadapi para pendemo agar suasa tetap normal dan wajar.

Selain itu, dalam pengamanan, polisi tidak perlu melibatkan satuan ormas. “Agar tidak terjadi gesekan di antara kedua belah pihak,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos  (grup batampos.co.id), Minggu (30/10/2016).

Menurut dia, demo itu dilakukan berkaitan dengan kasus yang dianggap pelecehan dan penistaan agama. Jadi, papar tokoh yang tinggal di Jogjakarta itu, kepolisian dan instistusi penegak hukum lainnya harus bertindak objektif. Yaitu, dengan menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu.

Dia pun meminta pemerintah agar tetap netral dan menjadi wasit yang baik dalam menghadapi gesekan atau dinamika politik pilkada. Jangan sampai pemerintah menjadi pemain.

“Termasuk di DKI Jakarta,” ucapnya. Jika pemerintah bersikat netral, maka pilkada akan berjalan jurdil dan tidak akan diwarnai suasana yang panas.

Haedar juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi kehidupan berbangsa dengan cerdas, dewasa, dan berkeadaban mulia.

Para tokoh bangsa dan pejabat negara hendaknya mengedepankan jiwa kenegarawanan dan keteladanan, sehingga dapat menjadi panduan moral bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai utama.

Dia menambahkan, dalam demo yang akan dilaksanakan pada 4 November nanti, tidak boleh ada masa yang membawa atribut Muhammadiyah. Sebab, mereka yang datang adalah warga negara. “Muhammadiyah tidak terlibat dalam demo,” tegas dia.

Himbauan serupa juga datang dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Mereka juga melarang menggunakan atribut NU dalam demonstrasi besar-besaran itu.

“Yang mengikutinya tidak boleh bawa lambang NU dan tidak boleh anarkis,” ujar Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin kemarin.

Bahkan dihimbau bagi para anggota NU untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut. Lantaran diduga kuat akan membawa dampak yang kurang baik bagi masa depan bangsa.

”Dianjurkan tidak mengikutinya karena demi menghindarkan mafsadah (kerusakan) besar terhadap negara,” tambah dia.

PBNU sudah membuat maklumat dan disebarkan ke seluruh penjuru tanah air. Maklumat bertajuk pesan moral itu berisi tetnang himbauan untuk menjaga keberagaman dan toleransi antara umat agar tidak ada perpecahan. (idr/jun/lum/jpg)

Respon Anda?

komentar