Dewan Batam Kecam Penerapan Tarif Baru UWTO

915
Pesona Indonesia
Spanduk penolakan tarif baru UWTO menyebar di seluruh Batam. Foto: cecep mulyana/batampos
Spanduk penolakan tarif baru UWTO menyebar di seluruh Batam. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Anggota DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging, menilai kebijakan tarif baru UWTO sangat tidak tepat. Apalagi kebijakan ini dibuat di tengah buruknya kinerja BP Batam saat ini.

“Ini sama saja sudah stadium 4, tapi masih mikir keuntungan. Harusnya dengan kondisi seperti ini, BP Batam meningkatkan pelayanannya,” kata Uba.

Hal senada juga disampaikan Nyanyang Haris Pratamura. Menurutnya, BP Batam harus mengkaji ulang kenaikan UWTO ini.

“Memang ini kewenangan pemerintah pusat. Tapi apapun juga, selain kitab suci, UU masih bisa diadendum, apalagi ini masih Perka,” tegas Ketua Komisi I DPRD Batam itu.

Anggota DPD asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja juga mengaku kecewa dengan penerapan PMK Nomor 148 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif layanan BLU BP Batam.

“Filosofi hukum pungutan terhadap masyarakat seharusnya tidak sembarangan,” ujarnya.

Ketika suatu kebijakan akan diterapkan, kata dia, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan dan segenap masyarakat.

“Aturan sewa lahan harus didiskusikan dan tak boleh dijalankan sepihak oleh BP Batam,” tegasnya.

Sementara itu, kalangan pebisnis di Batam mulai melakukan aksi nyata menentang tarif baru UWTO. Mereka memasang spanduk bertuliskan penolakan tarif baru UWTO di depan tempat usaha mereka. Spanduk penolakan UWTO bertebaran di seantero Batam.

Kenaikan UWTO memang berdampak luas karena jika harga lahan naik maka bisa dipastikan harga properti dan sewa di mal naik.

“Kami dari DPRD Kepri menolak karena kenaikan UWTO ini tak pernah dibicarakan sebelumnya,” ujar anggota DPRD Kepri, Asmin Patros.

DPRD Kepri merasa tidak pernah dimintai pendapat soal ini padahal kenaikan UWTO berdampak luas pada masyarakat Batam.

“Kenaikan tarif terlalu memberatkan dan momentumnya tidak tepat karena situasi ekonomi tengah lesu,” ungkapnya.

Anggota Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam juga bereaksi keras dengan kenaikan UWTO ini. Mereka sudah mengirimkan surat kepada Ketua DK, Darmin Nasution, Jumat (28/10) untuk menggelar rapat membahas hal ini.

“Belum ada balasan dari Pak Darmin. Kebijakan yang menyangkut kepentingan publik seperti ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat,” ujar anggota DK, Jumaga Nadeak.

Idealnya, jika pemerintah mau menerapkan suatu kebijakan harus berkoordinasi dulu dengan pemangku kebijakan terkait. Setelah itu baru mengambil kesimpulan dan kemudian mengeluarkan surat keputusan (SK)-nya.

“Itu namanya baru kebijakan yang arif. Kebijakan sekarang ini terkesan membisniskan lahan padahal BP Batam itu Badan Layanan Umum (BLU) yang harus bersifat sosial,” imbuhnya.

Selain di Nagoya, spanduk penolakan UWTO juga bertebaran di Batamcenter, Mukakuning, hingga Batuaji. Masyarakat mengaku turut mendukung aksi penolakan tarif baru UWTO itu karena dinilai sangat memberatkan.

“Bagaimana tidak, tarif baru UWTO ini mencekik leher kami rakyat kecil,” ujar Patrick Silaban, warga di daerah Tanjunguncang, Batuaji, Senin (31/10/2016). (cr1/rng/leo/ska/eja/she)

Respon Anda?

komentar